JATIMTIMES - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang Didik Gatot Subroto meminta kepada kepala desa beserta pengurus Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk tidak memaksakan kehendak mengelola sebuah usaha yang tidak memiliki potensi di desa untuk menopang kegiatan usaha tersebut.
Pejabat publik yang akrab disapa Didik itu mengatakan, bahwa setiap desa di Kabupaten Malang pasti memiliki potensi yang berbeda-beda dengan wilayah lainnya. Di mana pengolahan potensi tersebut yang ke depan akan membuat desa tersebut kuat melalui BUMDes.
Baca Juga : Wahyu Hidayat Janjikan Kemudahan Usaha Bagi UMKM dan Pegiat Kreatif
Didik mengatakan, bahwa beroperasinya BUMDes di Kabupaten Malang memang terdapat beberapa kendala yang harus segera dievaluasi untuk penguatan desa ke depan.
"Semisal ada BUMDes yang berjalan di bidang kepariwisataan. Lalu desa yang tidak memiliki unit atau destinasi wisata ini kadang memaksakan diri bangun cafe, bangun destinasi wisata, tetapi kenyataannya tidak jalan. Ini yang perlu dievaluasi," ungkap Didik kepada JatimTIMES.com.
Pria yang pernah menduduki kursi Kepala Desa Tunjungtirto, Singosari selama 17 tahun ini mengatakan, terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi. Salah satunya pendampingan dari perangkat daerah terkait ataupun dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
"Satu sisi kementerian mendorong desa-desa itu harus ada BUMDes, tapi kementerian juga harus memahami sutuasi dan kondisi desa serta SDM nya kan begitu. Agar bagaimana BUMDes ini betul betul dapat berjalan," tutur Didik.
Pihaknya meminta agar pemerintah desa dapat memastikan unit-unit usaha yang dikelola BUMDes dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan melalui pendampingan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
Baca Juga : Plt Bupati Didik Launching Kios Pangan, Dukung Ketahanan Pangan Kabupaten Malang
"Lalu, setiap orang yang diminta mengelola BUMDes, ini harus orang-orang yang memiliki jiwa usaha. Kalau itu bisa dilakukan artinya ada proses yang dilakukan BUMDes agar berjalan dengan benar," ujar Didik.
Lebih lanjut, pihaknya meminta agar ketidaktepatan pengelolaan unit usaha oleh BUMDes tidak terjadi lagi di Kabupaten Malang. Pasalnya, di dalam BUMDes terdapat penyertaan modal untuk pengembangan unit usaha.
"Daripada duitnya seperti itu tidak jalan, mending kembangkan koperasi desa, itu lebih bermanfaat dan sasaran jelas. Keberadaan koperasi ini juga dapat dibarengi dengan BUMDes bersama, nanti bisa saling support," pungkas Didik.