Ekonom Candra Fajri Ananda (batik merah) saat menemui awak media di Ijen Suites Hotel and Convention Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ekonom Candra Fajri Ananda (batik merah) saat menemui awak media di Ijen Suites Hotel and Convention Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ekonom Candra Fajri Ananda mengungkapkan bahwa pemerintah RI saat ini harus memperketat manajemen pengelolaan hutang. Pasalnya, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang masih bertahan di angka Rp 15 ribu, pemerintah akan tetap kesulitan mendorong ekspor maupun mengembangkan sektor industri. 

Pakar ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Malang itu juga menilai kebijakan pembangunan infrastruktur yang digencarkan Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum ideal. "Pemerintahan Jokowi itu seperti membangun rumah mewah, beli mobil bagus, tapi duit utang. Karena duitnya pinjaman bentuk dolar, saat dolar naik, akhirnya berat," urainya saat ditemui di Ijen Suites Hotel and Convention Malang.

Dia pun mengungkapkan ada risiko jika pemerintah masih bergantung pada utang. "Bayar (pembangunan) lewat utang risikonya tinggi. Sekarang yang diperlukan adalah manajemen pengelolaan utang yang ketat. Itu yang harus dilakukan pemerintah," ujar pria kelahiran Lumajang tersebut. Posisi utang Indonesia saat ini berada di kisaran angka Rp 4.800 triliun.

Utang tersebut merupakan kumulatif yang harus dibayar per tahun dalam jangka waktu tertentu. "Bayar utang itu terjadwal, harus dibayar per tahun. Tiap tahun dianggarkan sekitar Rp 350-380 triliun dari utang kumulatif. Sebenarnya, Indonesia itu salah satu negara yang patuh bayar utang," sebut pria yang juga menjabat independent commissioner PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur itu.

Candra juga menyebut bahwa sebenarnya pelemahan nilai tukar uang terjadi di banyak negara di Asia terhadap dolar Amerika. Namun, pelemahan yang paling tajam dialami oleh Indonesia. "Tidak hanya Indonesia yang mengalami pelemahan dolar. Malaysia, Jepang, Taiwan juga. Tapi mereka turunnya hanya nol koma (0,) persen. Kalau Indonesia sudah 2 persen. Kita yang paling lemah," ungkapnya.

Pelemahan tersebut salah satunya karena permintaan dolar tinggi untuk membiayai kegiatan transaksi produk-produk impor. "Sampai kapan seperti ini, ya bergantung Trump (Presiden AS, Donald Trump). Selama masih belum sepakat dengan gubernur Bank Central, ya akan tetap seperti ini," pungkasnya. (*)