Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari (pegang draft APBD Kota Malang) saat memberi pengarahan kepada anggota baru DPRD Kota Malang fraksi PDI Perjuangan, Jumat (5/10/2018) (foto: Pipit Anggraeni/ MalangTIMES)
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari (pegang draft APBD Kota Malang) saat memberi pengarahan kepada anggota baru DPRD Kota Malang fraksi PDI Perjuangan, Jumat (5/10/2018) (foto: Pipit Anggraeni/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari menyebut jika seoarang anggota DPRD tak semestinya mengkritik eksekutif atau pemerintah sembarangan. Karena meskipun memiliki kewajiban sebagai wakil rakyat, kritik yang disampaikan harus jelas dan tidak asal-asalan.

"Kalau usul harus ada solusi untuk eksekutif juga dong. Jangan hanya kritik, sudah setelah itu tanpa memberi jalan keluar," katanya pada wartawan usai bertemu dengan anggota DPRD Kota Malang dari fraksi PDI Perjuangan di gedung DPRD Kota Malang, Jumat (5/10/2018).

Lebih jauh dia menyampaikan jika segala kebijakan yang dibuat selalu berlandaskan pada hukum. Maka para anggota dewan sebagai wakil rakyat harus memahami itu dan mengingatkan jika ada hal yang dirasa salah. Namun juga harus memberi peluang baru sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Untari juga menyampaikan jika pasca PAW besar-besaran yang dilalukan belum lama ini, saat ini kebanyakan anggota legislatif di kota pendidikan ini baru dan belum semuanya berpengalaman. Termasuk dari fraksi PDI Perjuangan sendiri.

"Dan salah satu cara kami supaya mereka bisa lebih paham adalah mengawal mereka dan bertemu secara berkala. Sebulan sekali setidaknya datang bertemu dengan teman-teman anggota dewan baru dan mendengarkan permasalahan mereka," jelasnya.

Sampai saat ini, menurutnya salah satu masalah yang dihadapi kader PDI Perjuangan di DPRD Kota Malang adalah berkaitan dengan konstruksi APBD. Padahal, hal itu dinilai sebagai hal dasar yang harus diketahui oleh seorang anggota DPRD.

"Ini sudah pertemuan ke tiga, sesuai yang saya sampaikan dulu, teman-teman di dewan akan kami kawal perkembangannya. Dan kali ini kita membahas tentang konstruksi APBD. Mereka harus paham itu," pungkasnya.