JATIMTIMES - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan transformasi publik terus dibahas dengan serius. Sebab, untum merealisasikan rencana tersebut, memang dibutuhkan persiapan yang cukup kompleks.
Salah satu yang gencar dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada semua pihak. Termasuk kepada para pengemudi angkutan kota (angkot) dan juga masyarakat. Terutama untuk merubah kecenderungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, berkaca di Solo, pemerintah setempat setidaknya membutuhkan waktu hingga 4 tahun untuk merubah kebiasaan tersebut.
"Sulit untuk mengubah kebiasaan orang yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi kemudian beralih ke angkutan publik," ujar pria yang akrab disapa Jaya ini.
Untuk itu menurutnya, dalam merealisasikan rencana tersebut tak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Di sisi lain juga harus disiapkan kebijakan pendukung. Dengan memberikan pemahaman bahwa pengemudi adalah stakeholder utama.
"Ini yang harus kita ubah. Ini nanti skemanya perlu diskusi lebih dalam. Tergantung dari kesiapan semuanya," imbuh Jaya.
Masih berkaca penerapan yang dilakukan di Solo dan Palembang, jika armada yang digunakan adalah unit baru, maka setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 900 juta hingga Rp 1 Miliar. Dengan estimasi kendaraan sebanyak 25 unit.
Baca Juga : Bupati Sanusi Apresiasi Lomba SAK-RT: Supaya Trantibum Kondusif
"Itu sudah termasuk pembiayaan operasional, BBM, perawatan kalau ada kerusakan, kemudian membiayai sopir yang sehari bisa 1-3 orang. Tidak sedikit memang," jelas Jaya.
Namun demikian, dengan penerapan seperti itu, nantinya akan menimbulkan dampak positif yang cukup besar. Seperti berkurangnya polusi kendaraan, volume kendaraan yang juga berkurang hingga secara berkelanjutan dapat mengurangi kemacetan.
"Mengubah perilaku masyarakat untuk senang menggunakan angkutan publik, ini yang utama," imbuh Jaya.
