Suasana gedung DPRD Kota Malang yang lengang karena hampir seluruh anggotanya tengah menjalani proses hukum oleh KPK. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Suasana gedung DPRD Kota Malang yang lengang karena hampir seluruh anggotanya tengah menjalani proses hukum oleh KPK. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sebagian pembaca mungkin bertanya terkait anggota DPRD Kota Malang yang tersisa.

Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 41 dari total 45 anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka dan sebagian telah berstatus terdakwa dan terpidana.

Berdasarkan catatan MalangTIMES, saat ini anggota aktif DPRD Kota Malang ada lima orang. Yakni Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrahman, Tutuk Hariyani, Priyatmoko Oetomo, Subur Triyono dan Nirma Chris Desininya. 

Dalam perjalanan proses hukum kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran 2015, sempat terjadi pergantian anggota dewan.

Salah satu tersangka, yakni Ya'qud Ananda Gudban mengundurkan diri dari keanggotaan dewan.

Pengunduran diri perempuan yang akrab disapa Nanda itu berkaitan dengan pencalonannya sebagai wali kota dalam Pilkada Kota Malang 2018.

Usai mengundurkan diri, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) langsung melakukan proses pergantian antar waktu (PAW).

Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 silam, perolehan suara Nirma berada di bawah nama Nanda di daerah pemilihan (dapil) Sukun. 

Pelantikan Nirma berlangsung pada 16 Juli 2018 lalu bersamaan dengan pelantikan Abdurrahman sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Malang menggantikan HM Zainuddin yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 21 Maret 2018. 

Sementara itu, Abdurrahman sendiri merupakan anggota dewan yang juga melalui proses PAW menggantikan (almarhum) Rasmuji yang meninggal dunia pada 17 Maret 2017. Dia dilantik sebagai pengganti per 10 Juni 2017. 

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 11 Agustus 2017, KPK secara resmi menetapkan tiga tersangka dalam dua kasus suap di Kota Malang.

Kasus pertama terkait suap pembahasan APBD-P Kota Malang 2015, KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksnono. 

Penyelidikan kembali dilakukan tim KPK atas kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang 2015.

Hasilnya, pada 21 Maret 2018 KPK mengumumkan tersangka pelaku korupsi berjamaah.

Sebanyak 18 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka. 

Nama-nama tersangka tersebut adalah Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Suprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Salamet, Zainuddin, Wiwik Hendri Astuti, Heri Pudji Utami, Abd Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, Sukarno serta Yaqud Ananda Gudban.

Selanjutnya, pada Senin (3/9/2018) lalu KPK kembali mengumumkan nama ke 22 anggota dewan berstatus tersangka. Yakni Asia Iriani, Indra Tjahyono, Choeroel Anwar, Moh Fadli, Bambang Triyoso. Juga ada Een Ambarsari, Erni Farida, Syamsul Fajrih, Choirul Amri, dr Teguh Mulyono, Imam Ghozali, Lektkol (Purn) Suparno. Selain itu juga Afdhal Fauza, Soni Yudiarto, dan Ribut Haryanto.

Nama lain yang turut terjerat yakni Teguh Puji Wahyono, Harun Prasojo, Hadi Susanto, Diana Yanti, Sugiarto, Mulyanto, Arief Hermanto.

Jumlah keseluruhan pertama ada satu, lalu 18 dan sekarang 22, jadi total 41 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang tersangka. Meskipun, untuk saat ini status Ya'qud Ananda Gudban bukan lagi anggota dewan.