Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pendidikan

Kejaksaan Situbondo Imbau Sekolah Tidak Paksakan Sumbangan Wali Murid, Kacabdindik: Terima Bantuan Tak Masalah

Penulis : Wisnu Bangun Saputro - Editor : Yunan Helmy

02 - Oct - 2023, 17:15

Sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BPOPP SMA/SMK Negeri se-Situbondo oleh kasi Iinel Kejaksaan Negeri Situbondo, Senin (2/10/2023) di ruang pertemuan SMAN 1 Situbondo. (Wisnu Bangun Saputro/JatimTIMES)
Sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BPOPP SMA/SMK Negeri se-Situbondo oleh kasi Iinel Kejaksaan Negeri Situbondo, Senin (2/10/2023) di ruang pertemuan SMAN 1 Situbondo. (Wisnu Bangun Saputro/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Kejaksaan Negeri Situbondo melalui Kepala Seksi Inteljen (Kasi Intel) Agus Budiyanto mengimbau seluruh kepala sekolah SMAN/SMKN se-Situbondo untuk menghindari paksaan meminta bantuan dana kepada wali murid.

Hal tersebut disampaikan kasi intel  saat acara sosialisasi pengelolaan dana BOS dan BPOPP SMA-SMK negeri di wilayah Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Bondowoso di ruang pertemuan SMAN 1 Situbondo, Senin (2/10/2023). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala sekolah SMA/SMK negeri se-Situbondo. 

Baca Juga : Berhasil Kembangkan Eduwisata Garam, Bunder Di-Launching Jadi Desa Berdaya

"Pengelolaan dana BOS dan BPOPP ini sangat penting untuk sekolah agar pihak sekolah memahami apakah program maupun kegiatan yang dilakukan oleh sekolah itu sudah sesuai aturan atau tidak melanggar hukum," ujar Agus Budiyanto. 

Selain itu Agus mengatakan, jangan sampai setiap ada kegiatan sekolah, banyak aduan yang terjadi. Dalam artian, sudah ada dana BOS dan BPOPP, tapi masih minta bantuan kepada wali murid.
"Terkait masalah bantuan, silakan itu tugas komite, bukan guru, asalkan jangan sampai ada pemaksaan," tandas kasi intel.

Lebih jauh, kasi intel mengungkapkan, di luar ketentuan BOS dan BPOPP, sekolah bisa saja melakukan pengembangan fasilitas sekolah menggunakan dana dari sumber lainnya. Sebab, menurut Agus  dana itu memang tidak ada di BOS maupun BPOPP.

"Sekolah mungkin ingin meningkatkan sarana prasarana untuk kemajuan sekolah atau ada kerusakan di sekolah, perlu komite menggalang dana bantuan- bantuan yang tidak memaksa maupun mematok nominal  tertentu," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Agus, tidak ada pengaduan ke Kejaksaan Negeri Situbondo terkait paksaan sumbangan atau sejenisnya. "Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan maupun pengaduan. Jika masyarakat menemukan atau menjadi korban, bisa langsung mengadukan ke kejaksaan. Siapa saja bisa mengadukan maupun melaporkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Bondowoso Slamet Riyadi menjelaskan kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bentuk upaya dan usaha kerja sama dengan APH (aparat penegak hukum) guna menyukseskan program Rumah Restorasi Justice.

"Kalau sudah ada kerja sama sekolah dengan APH, harapan jika ada permasalahan kecil, bisa diselesaikan dengan kekeluargaan sehingga tidak sampai kerana hukum," jelas Slamet.

Baca Juga : Partai Garuda Komentari Janji Ganjar yang Akan Berikan Peluang Kerja pada Disabilitas

Slamet juga mengatakan, kegiatan tersebut akan dilakukan terus-menerus secara berkala sebagai pengingat agar sekolah selalu berhati-hati dalam menggunakan maupun mengelola dana BOS dan BPOPP.

"Kalau sudah ada payung hukumnya, guru bisa fokus dalam mengajar. Tidak khawatir terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi, walaupun di Situbondo kondusif semua tidak ada masalah," imbuhnya. 

Saat disinggung mengenai isu pungli, Slamet menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dan tidak ada isu apa pun terkait pungli yang terjadi di Kabupaten Situbondo. 

"Terkait dumbangan atau bantuan yang dilakukan oleh dekolah melalui komite itu sifatnya tidak memaksa, bahkan sekolah boleh menerima bantuan dari wali murid yang tidak mengikat dengan tujuan meningkatkan pengembangan sekolah, kan semuanya juga kembali ke murid juga," ungkapnya.

Tidak hanya itu. Kacabdindik Bondowoso itu juga menuturkan, selama ini sering disamakan anatara bantuan, sumbangan dan pungutan. "Selama tidak memaksa dan dengan sukarela wali murid memberikan bantuan  tidak masalah asalkan sekali lagi tidak memaksa. Kalau pun wali murid tidak memberikan sumbangan atau bantuan pun, ya tidak masalah, tidak apa-apa," pungkasnya. 


Topik

Pendidikan Situbondo tarikan uang sekolah Kejari Situbondo pungutan sekolah


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Wisnu Bangun Saputro

Editor

Yunan Helmy