JATIMTIMES - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz, menyatakan bahwa pemilih dalam Pemilu 2024 akan didominasi oleh generasi muda, dengan jumlah mencapai 60 persen dari total pemilik suara sah. "Berdasarkan data DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari pemerintah, proporsi pemilih 2024 yang 14 Februari nanti mencapai usia 17-39 tahun itu 55 sampai 60 persen atau 107 juta pemilih," ucap Mellaz pada acara KPU "Sumbang Suara Kaum Muda dalam Peran Menciptakan Pemilu 2024 Damai yang Bermartabat dan Deklarasi “Zillenial Dukung Pemilu Damai, Indonesia Bangkit Berdaya”, Jumat, 17 Februari 2023.

Mellaz menambahkan bahwa pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) ini secara teoretis berasal dari Gen Z dan Milenial. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menangkap momentum ini dengan baik. "Mereka ramah dengan pemanfaatan teknologi informasi, mereka termasuk individu-individu bukan hanya ramah, tapi sumber informasi yang bisa didapatkan dengan cepat," tuturnya. Kemudian, pemilih muda dinilai lebih kebal terhadap politik identitas. Menurut Mellaz, para pemilih muda harus memiliki cara untuk memilah dan memfilter informasi yang beredar, dan penyebaran hoaks politik identitas melalui media sosial menjadi kekhawatiran utama.

Baca Juga : Sarasehan Hari Buruh Sedunia, BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan untuk 3 Pekerja di Kota Kediri

Sebagai sebuah negara demokrasi, pemilihan umum adalah salah satu pilar penting dalam penentuan arah dan kebijakan negara. Tahun politik 2024 segera di depan mata, dan generasi muda, terutama mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilih mereka, akan memegang peranan penting dalam proses tersebut. Oleh karena itu, perluasan pengetahuan dan pemahaman mengenai literasi politik dan media bagi generasi muda menjadi hal yang sangat penting.

Algoritma Filter Bubble

Di era digital ini, media sosial dan online menjadi sumber utama informasi, termasuk isu politik. Namun, media ini juga memiliki potensi untuk memengaruhi persepsi dan pandangan politik seseorang melalui apa yang disebut "filter bubble" atau gelembung filter. Menurut Eli Pariser (2010), seorang aktivis Internet, dalam bukunya berjudul "The Filter Bubble (2011)" menyatakan bahwa "filter bubble" adalah sebuah kondisi di mana algoritma media sosial atau online membatasi jangkauan informasi yang diterima pengguna berdasarkan minat dan preferensi mereka. Hal ini berpotensi membatasi eksposur individu terhadap berbagai sudut pandang dan narasi, memperkuat bias eksisting, dan mereduksi kompleksitas isu politik menjadi sesuatu yang simpel dan sejalan dengan pandangan mereka.

Maka dari itu, penting bagi generasi muda untuk memahami bagaimana algoritma ini bekerja dan bagaimana mereka dapat memengaruhi pandangan dan persepsi mereka terhadap isu politik. Edukasi tentang literasi digital dan media dapat membantu generasi muda melakukan upaya aktif untuk memperluas jangkauan informasi mereka, mengikuti akun dengan sudut pandang berbeda, dan mencari tahu tentang isu yang mungkin tidak muncul dalam aliran informasi mereka secara alami.

Edukasi Literasi Media

Selain itu, membangun literasi media menjadi penting untuk membantu generasi muda mengenali, menafsirkan, dan menggunakan media dengan bijak. Menurut Patricia Ann Aufderheide (2014), seorang cendekiawan dan intelektual publik tentang media dan perubahan sosial, dan pakar penggunaan wajar dalam pembuatan media dan keilmuan, juga seorang profesor di Universitas Amerika di Washington, menyatakan bahwa literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam berbagai bentuk media. Generasi muda perlu belajar memahami berbagai jenis media dan bagaimana pesan disampaikan melalui mereka, termasuk manipulasi yang mungkin terjadi.

Strategi manipulasi seperti serangan pribadi, pembunuhan karakter, penggunaan emosi, dan penyebaran hoaks sering digunakan dalam konteks politik di media sosial dan online. Dengan memahami strategi ini, generasi muda dapat lebih waspada terhadap upaya manipulasi dan lebih mampu memahami isu politik dengan lebih baik.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, media sosial, dan lembaga terkait lainnya penting untuk mengatasi penyebaran hoaks dan konten politik yang merugikan. Pembentukan lembaga atau tim khusus yang bertugas untuk memeriksa dan memverifikasi kebenaran informasi politik, serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran etika dan regulasi, dapat menjadi langkah yang efektif dalam mengurangi dampak negatif dari konten yang tidak akurat atau manipulatif.

Baca Juga : Ribuan Santri, Alumni, Simpatisan hingga Warga Ikuti Doa dan Tahlil Almarhum Kh Abdul Muhaimin Makki 

Edukasi tentang literasi media dan digital harus menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan. Generasi muda perlu diberikan pelatihan dan sumber daya untuk mengembangkan keterampilan analitis, evaluatif, dan kritis dalam menghadapi konten politik di media sosial dan media online. Menurut Sonia Livingstone, seorang profesor Psikologi Sosial dan mantan kepala Departemen Media dan Komunikasi di London School of Economics and Political Science dan telah mendedikasikan sebagian besar penelitiannya untuk anak-anak, media, dan Internet, dalam tulisannya "What is media literacy? (2004)", menyatakan bahwa literasi media digital dapat membantu individu untuk menjadi lebih kritis dan selektif dalam memilih dan memahami informasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam komunikasi publik dan proses demokrasi.

Tidak kalah penting, upaya kolektif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga penting dalam menciptakan lingkungan online yang sehat dan beradab. Pengawasan dan regulasi terhadap konten politik yang tidak akurat, berbahaya, atau merusak dapat membantu meminimalisir pengaruh negatif dan memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada generasi muda adalah yang valid dan dapat dipercaya.

Penting untuk diingat bahwa generasi muda sebagai pemilih pemula memiliki peran yang signifikan dalam membentuk masa depan negara. Dengan memiliki kemampuan memahami dan menilai konten politik di media sosial dan media online dengan cerdas, mereka dapat berkontribusi dalam membangun demokrasi yang kuat, transparan, dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Generasi muda perlu diperhatikan dalam hal pemahaman konten di media sosial dan media online. Mereka harus mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan literasi media untuk membedakan informasi yang akurat dari yang tidak. Selain itu, penting untuk membangun komunitas online yang sehat, memahami strategi manipulasi yang digunakan dalam politik digital, dan terus mengembangkan kritis diri. Dengan langkah-langkah ini, generasi muda akan menjadi pemilih yang cerdas dan berperan penting dalam proses demokrasi di Indonesia.

Penulis: Syahiduz Zaman, merupakan Dosen Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang