JATIMTIMES - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy tengah menjadi perhatian publik baru-baru ini. Hal ini terjadi setelah Ia menyampaikan pandangannya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Rachmat menilai MBG merupakan program yang lebih mendesak untuk segera dijalankan dibanding pembukaan lapangan kerja, meski keduanya sama-sama penting. Pernyataan itu disampaikan dalam Prasasti Economic Forum di The Ritz-Carlton Pacific Place, Kamis (29/1/2026).
Baca Juga : Daya Beli Melemah, Bapenda Kota Batu Pangkas Target Pajak Hiburan 2026 hingga Rp5 Miliar
Rachmat mengungkapkan dirinya pernah ditanya soal urgensi MBG jika dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, kebutuhan makan bergizi tidak bisa ditunda.
"Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja," ujarnya.
Ia menegaskan, lapangan kerja tetap penting. Namun, ada kondisi masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat. "Tetapi dikatakan, katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati," sambungnya.
Rachmat kemudian menyinggung persoalan mendasar yang masih terjadi di berbagai wilayah terpencil, mulai dari kelaparan hingga rendahnya kemampuan baca tulis anak-anak sekolah.
"Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita, mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali," tuturnya.
Menurutnya, MBG menjadi bagian penting dari pembangunan sosial untuk menjawab persoalan dasar masyarakat. Rachmat menekankan pembangunan tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga harus mencakup aspek sosial.
"Makan bergizi adalah bagian daripada pembangunan yang harus diselesaikan. Karena itu kalau kita bicara infrastruktur, mohon kita tidak dibatasi pada infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur sosial, mohon kita dibantu untuk menyelesaikan persoalan dasar kita," pungkas Rachmat.
Gegara pernyataan ini, nama Rachmat Pambudy menjadi trending dalam penelusuran Google. Banyak warganet yang mencaritahu profilnya.
Profil
Rachmat Pambudy merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 dalam jajaran Kabinet Merah Putih.
Baca Juga : Kabulkan 63 Perkara, PA Magetan Ungkap Alasan Dominan di Balik Permohonan Dispensasi Kawin
Pria kelahiran Yogyakarta, 23 Desember 1956 ini menempuh pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia meraih gelar sarjana di Fakultas Peternakan, kemudian melanjutkan studi magister komunikasi pembangunan, hingga menyelesaikan doktoral bidang penyuluhan pembangunan pada 1999.
Rachmat dikenal lama berkiprah sebagai akademisi di IPB dan mencapai puncak kariernya sebagai guru besar kewirausahaan pada 2022.
Selain di dunia kampus, ia juga aktif dalam berbagai lembaga dan organisasi. Ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2010-2015, saat Prabowo Subianto menjabat Ketua Umum organisasi tersebut. Kedekatan kerja itulah yang membuat namanya tidak asing di lingkaran pertanian dan kebijakan nasional.
Di pemerintahan, Rachmat tercatat pernah menduduki jabatan struktural di Kementerian Pertanian sejak 2004. Ia juga sempat menjadi Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog pada 2003-2007.
Di luar birokrasi, Rachmat pernah menjabat Komisaris Independen PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk sejak 2018 dan aktif dalam organisasi keagamaan, termasuk pernah memimpin Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU).
Rachmat Pambudy juga pernah diusulkan untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang dibentuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan dukungan dari Partai Gerindra.
Namun, rencana tersebut tidak terwujud karena Partai Gerindra memilih tidak bergabung dengan pemerintahan SBY pada periode 2009-2014, sehingga ia tidak masuk dalam jajaran kabinet.
