Reformasi Birokrasi Situbondo: 27 Pejabat Eselon II Jalani Assessment dan Wawancara Langsung Bupati

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai menuntaskan tahapan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama melalui mekanisme assessment yang telah dilaksanakan secara berlapis. Proses ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi guna memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen membangun Situbondo.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio, menjelaskan bahwa assessment dilakukan dalam dua tahapan utama. Tahap pertama ditujukan untuk kebutuhan mutasi dan rotasi pejabat, sementara tahap kedua diperuntukkan bagi pengisian jabatan yang masih kosong melalui mekanisme open recruitment atau open bidding.

Baca Juga : Bupati Sanusi Apresiasi Kegiatan Senam ASN Sehat

"Assessment itu sudah dilakukan. Ada dua tahapannya. Satu untuk kebutuhan mutasi dan rotasi, dan yang kedua untuk kekosongan jabatan yang nanti dibuka lewat open bidding," ujar Mas Rio, Sabtu (27/12/2025).

Saat ini, sebanyak 27 pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Situbondo telah mengikuti proses assessment. Dari tahapan tersebut, tim penguji telah melakukan pemeringkatan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, serta potensi kepemimpinan masing-masing pejabat.

Tahapan selanjutnya adalah wawancara langsung secara tatap muka yang kini tengah dilakukan oleh Bupati Situbondo. Dalam sesi ini, Mas Rio menekankan pentingnya komitmen moral dan visi pengabdian para calon pejabat terhadap daerah.

"Saya wawancara face to face. Saya bertanya soal komitmen membantu Situbondo. Bukan sekadar loyal kepada Mas Rio atau Mbak Ulfi, tapi loyal kepada Situbondo," tegasnya.

Menurut Mas Rio, loyalitas kepada daerah menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional. Ia menekankan agar dalam hati dan pikiran para pejabat tertanam satu kata kunci, yakni Situbondo, sebagai representasi tanggung jawab dan orientasi kerja.

"Di hati dan pikirannya itu harus ada kata Situbondo. Itu yang mewakili akuntabilitas, integritas, dan kemampuan untuk mewujudkan Situbondo naik kelas," tambahnya.

Dalam proses ini, Pemkab Situbondo juga menerapkan Service Level Agreement (SLA) sebagai poin krusial penilaian. SLA dimaknai sebagai kontrak kinerja antara calon pejabat dengan pimpinan daerah, yakni Bupati dan Wakil Bupati.

"Service Level Agreement itu semacam kontrak kinerja antara calon pejabat dengan saya dan Mbak Ulfi. Ini menjadi poin terbesar," jelas Mas Rio.

Baca Juga : Bupati Menyapa di Jelbuk, Gus Fawait Disambati Kader Posyandu Soal Tunggakan Honor

Hasil wawancara dan SLA tersebut nantinya akan menjadi dasar penempatan atau plotting pejabat ke dinas-dinas yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan ini tetap berpedoman pada prinsip tour of duty guna menjaga dinamika dan penyegaran birokrasi.

Mas Rio menjelaskan bahwa pejabat yang telah menduduki satu posisi lebih dari dua tahun berpotensi untuk dirotasi atau dimutasi, kecuali bagi mereka yang mendekati masa pensiun atau memiliki catatan khusus yang masih dibutuhkan di posisi tertentu.

Selain itu, untuk jabatan-jabatan yang masih kosong, terutama pada dinas-dinas prioritas, Pemkab Situbondo akan membuka mekanisme open bidding secara terbuka dan kompetitif. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah Dinas Perpustakaan.

"Selama ini perpustakaan sering dianggap sebagai tempat ‘tahanan politik’. Nah, sebaliknya, di era saya dan Mbak Ulfi, perpustakaan harus menjadi sesuatu yang menarik, sangat menarik," pungkas Mas Rio.

Langkah ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam penataan birokrasi Situbondo yang lebih profesional, berorientasi kinerja, dan selaras dengan visi besar menjadikan Situbondo naik kelas.