Antisipasi Kasus Keracunan MBG, SPPG Kota Malang Diminta Lebih Teliti

JATIMTIMES - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang diminta lebih teliti dalam menyajikan porsi demi porsi makan bergizi gratis (MBG). Hal tersebut sebagai langkah antisipatif mencegah adanya makanan yang tak layak saat didistribusikan.

Terlebih setelah marak kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana mengimhau agar petugas dapur MBG dapat selalu menjaga kualitas bahan dan makanan yang diproduksi. 

Baca Juga : Berkaca Demo Ricuh, Wakapolresta Malang Kota: Perlu Penyekatan Titik Masuk

Selain itu tak kalah penting, aspek kebersihan makanan juga harus diperhatikan sedetail mungkin. Apalagi produksinya dalam jumlah besar.

"Kami minta petugas SPPG lebih teliti. Perhatikan kebersihan, kualitas bahan baku dan pastikan makanan, seperti ikan atau ayam, benar-benar layak konsumsi," kata Jana, sapaan akrabnya.

Upaya memperketat pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan demi mencegah kasus serupa. Meskipun menurutnya, sampai saat ini pelaksanaan program MBG di Kota Malang berjalan aman dan terkendali. 

Ia pun memastikan bahwa sampai saat ini tidak ada temuan  kasus keracunan makanan dari para siswa maupun para pendidik. "Alhamdulillah, sampai saat ini Kota Malang aman. Tidak ada laporan maupun indikasi keracunan makanan MBG di sekolah-sekolah," kata Jana.

Meski belum ada temuan kasus keracunan MBG, Disdikbud Kota Malang melakukan langkah antisipatif. Pihaknya telah menurunkan tim untuk mengawasi langsung kegiatan di dapur MBG.

"Kami sudah menugaskan tim dari Disdikbud Kota Malang untuk memantau proses produksi di SPPG. Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional juga terus diperkuat, supaya program MBG berjalan dengan baik," ungkapnya.

Baca Juga : Besok, Perseteruan Mantan Dosen UIN Malang dan Tetangganya Dimediasi, Bakal Dihadiri Wali Kota Malang

Jana mengatakan, pengawasan terhadap proses produksi makanan MBG dilakukan secara langsung oleh Badan Gizi Nasional. Koordinasi intensif menjadi kunci kelancaran distribusi di lapangan.

"Melalui koordinasi ini, kami bisa saling mengawasi bahwa makanan yang diproduksi berkualitas sesuai dengan standar. Yang terpenting adalah pengawasan di setiap tahap, mulai dari memasak hingga makanan siap dikirim," tegasnya.

Jana mengakui, cakupan program ini masih terbatas, mengingat jumlah SPPG belum banyak. Namun, kualitas makanan yang diproduksi tetap harus menjadi prioritas utama.