Pemkot Blitar Usulkan Makam Bung Karno Naik Status Jadi Makam Nasional

JATIMTIMES - Pemerintah Kota Blitar tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengangkat status Makam Bung Karno menjadi makam nasional. Usulan ini dianggap penting agar situs peristirahatan terakhir proklamator bangsa tidak hanya dirawat oleh pemerintah daerah, melainkan juga mendapat perhatian pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar, Edy Wasono, menegaskan pihaknya akan mengirim surat resmi ke pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini ditempuh setelah koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur dan Kementerian Kebudayaan. 

Baca Juga : Surabaya 1677: Diplomasi Mabuk Trunajaya dengan VOC

“Kami sudah koordinasi terkait status Makam Bung Karno yang tingkatannya diusulkan menjadi makam nasional. Surat permohonan segera kami kirimkan ke pusat,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).

Edy menjelaskan, jika usulan itu disetujui, maka pemeliharaan Makam Bung Karno akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Selama ini, regulasi masih menempatkan seluruh beban pemeliharaan di pundak pemerintah daerah. 

“Perlu ada regulasi baru yang mengatur pemeliharaan Makam Bung Karno sebagai tanggung jawab kolektif. Tidak hanya daerah, tetapi juga provinsi dan pusat,” katanya.

Langkah ini tidak sekadar menyangkut aspek administratif. Lebih dari itu, status makam nasional akan menegaskan posisi Bung Karno sebagai figur pemersatu bangsa. Makam Bung Karno bukan sekadar destinasi wisata, melainkan juga simbol sejarah yang hidup di tengah masyarakat.

Bagi Kota Blitar, makam Bung Karno sudah menjadi ikon wisata sejarah. Sejak lama, kawasan itu ramai dipenuhi peziarah dari berbagai daerah. Catatan pemerintah menunjukkan, pada akhir pekan atau masa liburan, jumlah pengunjung bisa mencapai 1.000 hingga 1.500 orang per hari. Kehadiran peziarah membawa dampak ekonomi bagi warga sekitar, mulai dari sektor kuliner hingga usaha cendera mata.

Baca Juga : Tiket Penerbangan Jember-Jakarta Resmi Tersedia, Fly Jaya Siap Layani Penumpang

Karena itu, status makam nasional diharapkan membawa dampak lebih luas. Dengan keterlibatan pemerintah pusat, anggaran pemeliharaan bisa lebih terjamin. Selain itu, penataan kawasan makam dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, tidak hanya untuk kebutuhan ziarah, tetapi juga edukasi sejarah dan pengembangan pariwisata budaya.

Edy menambahkan, Pemkot Blitar melihat urgensi status baru ini sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan kebangsaan. “Bung Karno bukan hanya milik Blitar, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Sudah selayaknya negara hadir lebih kuat dalam menjaga situs ini,” katanya.

Usulan menjadikan Makam Bung Karno sebagai makam nasional diharapkan memperkuat pariwisata sejarah, pendidikan kebangsaan, dan pelestarian budaya. Dengan keterlibatan pemerintah pusat, pemeliharaan lebih terjamin, kolaborasi lintas sektor terbuka, dan makam proklamator ini naik kelas dari ikon lokal menjadi warisan nasional.