Tentang Majelis Umum PBB Sejarah Fungsi dan Wewenangnya

JATIMTIMES - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu organ utama yang memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kerja sama internasional. Sebagai wadah di mana semua negara anggota memiliki kedudukan setara, Majelis Umum menjadi forum diskusi global mengenai isu-isu penting dunia. Artikel ini akan membahas tentang sejarah, fungsi, hingga wewenang Majelis Umum PBB yang hingga kini masih menjadi bagian vital dalam diplomasi internasional.

Sejarah Majelis Umum PBB

Dilansir dari almonordforcongress.com, Majelis Umum PBB dibentuk bersamaan dengan berdirinya PBB pada 24 Oktober 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik global kembali terjadi serta menciptakan mekanisme kerja sama antarnegara.

Baca Juga : Mengenal Hari Demokrasi Internasional dan Maknanya bagi Kehidupan Berbangsa

Sidang pertama Majelis Umum PBB berlangsung pada 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall, London, yang dihadiri oleh 51 negara anggota. Seiring waktu, jumlah anggota terus bertambah hingga kini mencapai 193 negara. Hal ini menjadikan Majelis Umum sebagai forum multilateral terbesar di dunia.

Majelis Umum menjadi simbol bahwa setiap negara, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, memiliki hak suara yang sama dalam menentukan arah kebijakan global.

Fungsi Utama Majelis Umum PBB

Sebagai salah satu organ utama PBB, Majelis Umum memiliki berbagai fungsi penting, di antaranya:

1. Forum Diskusi Global

Majelis Umum menjadi wadah bagi negara anggota untuk membahas berbagai isu internasional, mulai dari perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, hingga pembangunan berkelanjutan.

2. Mengadopsi Resolusi

Meskipun resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat, keputusan ini memiliki bobot moral dan politik yang besar, sering dijadikan dasar tindakan oleh Dewan Keamanan PBB atau lembaga internasional lainnya.

3. Mengawasi Badan Khusus PBB

Majelis Umum bertanggung jawab dalam mengawasi lembaga-lembaga khusus di bawah PBB, seperti UNESCO, WHO, dan UNICEF.

4. Menyetujui Anggaran PBB

Salah satu fungsi krusial Majelis Umum adalah menyetujui anggaran operasional PBB yang digunakan untuk program pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan misi perdamaian.

Wewenang Majelis Umum PBB

Selain fungsi, Majelis Umum juga memiliki sejumlah wewenang yang diakui secara internasional:

1. Mengangkat Sekretaris Jenderal PBB
    Majelis Umum berwenang memilih Sekretaris Jenderal berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Tokoh ini akan menjadi pemimpin tertinggi dalam birokrasi PBB.
2. Memilih Anggota Dewan Keamanan
    Majelis Umum memilih 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan masa jabatan dua tahun.
3. Menentukan Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial
    Badan ini mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan sosial internasional, dan keanggotaannya ditentukan melalui pemilihan di Majelis Umum.
4. Mengeluarkan Resolusi Mengenai Perdamaian Dunia
    Melalui mekanisme Uniting for Peace, Majelis Umum dapat bertindak jika Dewan Keamanan gagal mencapai keputusan akibat veto dari anggota tetap.
5. Menetapkan Prinsip-prinsip Kerja Sama Internasional
    Majelis Umum menetapkan aturan dasar yang menjadi landasan hubungan internasional, termasuk isu dekolonisasi, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.

Sidang Tahunan Majelis Umum

Setiap tahun, Majelis Umum menggelar sidang reguler yang disebut Sidang Umum Tahunan PBB (UNGA). Sidang ini biasanya dimulai pada bulan September di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Dalam sidang ini, para pemimpin dunia hadir untuk menyampaikan pidato dan pandangan mereka mengenai isu global. Forum ini menjadi panggung diplomasi internasional yang sangat penting, di mana negara besar maupun kecil memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara.

Peran Majelis Umum Bagi Indonesia

Baca Juga : Kota Malang Didorong Jadi Leading Sector Pemenuhan Hak Anak di Jawa Timur

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB sejak 1950 memiliki hubungan erat dengan Majelis Umum. Beberapa momen penting keterlibatan Indonesia antara lain:

• Menjadi Ketua Majelis Umum PBB ke-26 (1971–1972) melalui Adam Malik, yang juga pernah menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia.
• Aktif dalam isu dekolonisasi, khususnya mendukung kemerdekaan Palestina dan negara-negara berkembang lainnya.
• Berperan dalam isu pembangunan berkelanjutan, termasuk agenda perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan.

Kehadiran Indonesia dalam forum ini menunjukkan komitmen untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia serta memperjuangkan kepentingan negara berkembang.

Tantangan yang Dihadapi Majelis Umum

Meski memiliki peran penting, Majelis Umum juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya:

1. Keterbatasan Kekuatan Hukum
    Resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat, sehingga implementasinya sering bergantung pada kemauan politik negara anggota.
2. Dominasi Negara Besar
    Meskipun prinsipnya setara, pengaruh negara besar tetap kuat dalam menentukan arah kebijakan global.
3. Isu Global yang Kompleks
    Perubahan iklim, konflik regional, hingga kesenjangan ekonomi menjadi tantangan besar yang membutuhkan solusi kolektif.

Penutup

Majelis Umum PBB adalah simbol persamaan dan kerja sama internasional. Sejarah panjang, fungsi, dan wewenangnya menunjukkan betapa pentingnya lembaga ini dalam menjaga perdamaian dunia serta memajukan pembangunan global.

Bagi Indonesia, keberadaan Majelis Umum tidak hanya memberi ruang untuk berpartisipasi dalam diplomasi internasional, tetapi juga memperjuangkan kepentingan nasional di kancah global.

Dengan tantangan dunia yang semakin kompleks, keberadaan Majelis Umum PBB tetap relevan sebagai forum dialog dan solusi bersama. Demokrasi global hanya bisa terwujud jika semua negara bersedia duduk setara dan bekerja sama demi masa depan yang lebih baik