JATIMTIMES - Pengamat Intelijen dan Politik M. Habibi di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke 80 tahun mendorong Presiden Prabowo untuk segera memformat ulang kabinetnya. Alasannya, karena masih banyak ketimpangan sosial ekonomi, politik, budaya dan pendidikan.
"Selain itu saya menilai bahwa kabinet prabowo masih banyak di isi oleh wajah-wajah lama, harus segera ada resuffle kabinet," kata Habibie saat di Tulungagung, Minggu (17/8/2025).
Baca Juga : Upacara Bendera HUT RI ke 80 Pemkab Tulungagung, Begini Suasananya
Artinya Presiden harus memberikan tempat dan ruang energi baru figur-figur baru yang secara Meritokrasi layak untuk di amanahi.
M. Habibi beralasan, kebijakan efiensi anggaran yang di berlakukan di seluruh kementerian, menyebabkan adanya ketidaknyamanan di internal kabinet, karena menteri tidak dapat melakukan manuver untuk memaksimalkan APBN, Pada prinsipnya tidak mungkin rakyat meminta menteri meninggal kabinet.
"Karena mereka akan bertahan, ada kepentingan modal yang harus mereka capai. Dalam rangka mewujudkan gagasan demokrasi politik ke demokrasi ekonomi harus mengkomparasikan antara keinginan Presiden dan para menteri," tuturnya.
Menurut nya, kabinet presiden prabowo ini masih banyak yang menjadi loyalis ideologis mantan presiden Joko Widodo. Kalau ingin cepat balancing harus mencari kabinet yang seirama dengan cita-cita Presiden.
Jangan sampai presiden, lanjut Habibi, lebih berfikir politis artinya tidak mau resuffle untuk mencari kenyamanan politik, agar tidak bergejolak di Koalisi nya.
"Tapi hari ini rakyat benar-benar butuh penyegaran kabinet untuk menjawab berbagai persoalan bangsa yang tak kunjung padam," ujarnya.
M. Habibi menilai selama 10 bulan presiden Prabowo menjabat belum begitu banyak kebijakannya yang dirasakan rakyat. Faktanya masih banyak ketimpangan sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan budaya yang belum bisa di rasakan rakyat langsung.
Baca Juga : Apakah Paskibraka Dibayar? Cek Besaran Gaji dan Penghargaan Resminya Disini!
"Ini merupakan warning rakyat agar Presiden segera Meresufle kabinet nya , demi kemajuan bangsa dan negara," terangnya.
Hal senada juga di sampaikan Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025) .
Tugas legislator mengawasi kinerja eksekutif agar berjalan konstitusional, efektif dan tanggung jawab Apabila para menteri tidak menjalankan tugas nya sesuai visi misi presiden secara proporsional maka pihaknya akan melakukan teguran agar bisa berjalan di Koridor yang benar benar mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo.
"Maka dengan segala hormat, izinkanlah kami bapak presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional. Demi kesejahteraan dan keadilan Sosial," pungkasnya.