JATIMTIMES — Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sri Untari Bisowarno, menyambut positif wacana penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis bagi siswa sekolah yang tengah dikaji Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kebijakan ini dinilai krusial untuk mengembalikan standar evaluasi akademik sekaligus menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap bersaing di dunia kerja.
Untari menegaskan bahwa penentuan kenaikan kelas dan kelulusan berbasis kompetensi merupakan instrumen penting untuk melatih kedisiplinan serta tanggung jawab belajar peserta didik sejak dini.
“Kalau pemberlakuan itu saya kira menjadi sebuah cara untuk anak-anak belajar, secara permanen itu positif, lalu memiliki harapan ke depan dengan agar lebih disiplin,” ujar Untari, Selasa (13/10/2026).
Ia menyoroti dampak buruk dari sistem pendidikan yang terlampau longgar tanpa mengukur kompetensi nyata siswa. Menurutnya, kebijakan yang meluluskan atau menaikkan kelas semua siswa secara otomatis justru mengaburkan tolok ukur mutu lulusan, padahal dunia kerja menuntut kualifikasi yang terukur.
“Kalau semua harus naik kelas, semua harus lulus, ya baik-baik saja begitu itu. Tapi pada akhirnya kualitas dari SDM yang dihasilkan itu tidak ada ukurannya, padahal di dunia kerja itu ada kualitas ukuran," ucap Untari.
"Contoh, masuk sebuah lembaga swasta kan ada ketentuan misalnya IP minimal 3 (untuk lulusan perguruan tinggi), kalau lulusan SMA ada rata-rata nilai. Jadi itu harus menjadi salah satu cara untuk mengukur prestasi anak kita,” lanjutnya.
Wacana Kemendikdasmen yang berpotensi diterapkan pada tahun ajaran 2027 ini berawal dari rekomendasi Dewan Pendidikan pada Konvensi Pendidikan Indonesia XII di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebelumnya menyoroti fenomena "RMS" (Rajin Malas Sama Saja), di mana siswa yang kurang berusaha tetap otomatis naik kelas.
Mengamini kondisi tersebut, Untari menilai motivasi belajar siswa Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan target pencapaian akademik yang jelas. Tanpa adanya target dan konsekuensi penilaian yang objektif, peserta didik cenderung kehilangan gairah belajar.
“Anak kita itu kalau tidak ditarget, mereka leha-leha. Nah, kalau diberi target seperti 'kamu harus lulus ya', maka akan ada upaya untuk belajar dan menguasai keilmuan di jenjang yang mereka miliki," papar Untari.
"Biar anak-anak terdorong untuk belajar, memahami materi pelajaran, dan menguasainya menjadi kompetensi diri,” sambung legislator Fraksi PDI Perjuangan asal Dapil Malang Raya itu.
Meski mendukung penerapan standar penilaian ketat pada jalur sekolah formal umum, Untari menyarankan agar fleksibilitas kurikulum tetap diwadahi melalui sekolah-sekolah khusus sesuai minat dan bakat siswa, seperti sekolah olahraga, sekolah alam, hingga homeschooling.
“Kalau anak-anak kita yang jadi atlet, beban akademiknya jangan dikasih banyak-banyak karena fokus mereka pada keberhasilan olahraga fisik. Tapi untuk persiapan dunia kerja, kan harus ada standar dan ukurannya. Model tanpa screening atau proses menuju jenjang berikutnya menjadikan orang malas belajar. Menurut saya, ini sesuatu yang seharusnya sejak kemarin dilakukan,” pungkas Untari.
Baca Juga: Mesir Tawarkan Beasiswa Tambahan untuk Mahasiswa RI, Ini 3 Bidangnya