JATIMTIMES – Keinginan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pekerja lokal di Kota Batu untuk memiliki rumah sendiri dengan bantuan subsidi membentur tembok tebal. Fenomena tingginya harga tanah yang disetarakan dengan kawasan pariwisata eksekutif menjadi alasan utama mengapa pembangunan perumahan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak pernah terealisasi di kota dingin ini.
Kondisi tersebut diungkapkan oleh jajaran pimpinan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di The Singhasari Hotel dan Convention pada Sabtu (10/10/2026).
Berdasarkan pemetaan industri perumahan nasional, Kota Batu dikategorikan sebagai daerah dengan dinamika pasar properti yang unik karena didominasi oleh peruntukan pariwisata, penginapan, dan vila.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono membeberkan bahwa data pembangunan rumah subsidi skema FLPP di Kota Batu saat ini realisasinya masih nol.
"Memang sudah saya cek, Kota Batu itu nol untuk FLPP. Batu ini sudah seperti kawasan Puncak. Kita mau bikin FLPP itu sejeleknya beli tanah di bawah Rp 250 ribu atau maksimal Rp 300 ribu, tapi kalau di Batu mana ada lahan segitu," ujar Ari.
Ari menjelaskan bahwa pengembang perumahan rakyat tidak sanggup mengeksekusi proyek FLPP di Batu karena patokan harga patokan jual rumah bersubsidi pemerintah yang saat ini di kisaran Rp 160 jutaan tidak akan menutup biaya akuisisi tanah dan konstruksi yang mahal.
Situasi kian diperberat dengan lonjakan harga bahan bangunan di pasaran yang naik berkisar 30 hingga 40 persen, serta persaingan dengan investor luar daerah yang masif membeli lahan lokal untuk dijadikan tempat peristirahatan.
Sebagai solusi strategis bagi warga lokal maupun kelompok milenial, Himperra menyodorkan ide agar pemerintah pusat memperluas batas rumah yang disubsidi hingga kisaran Rp 400 juta sampai Rp 500 juta dengan skema FLPP Plus bersubsidi bunga 6 hingga 7 persen.
Melalui skema subsidi bunga tersebut, warga lokal Kota Batu yang bekerja di sektor informal seperti pedagang warung maupun pekerja swasta tetap memiliki peluang mengambil KPR dengan nilai angsuran terjangkau sekitar Rp 1,5 juta per bulan.
"Dengan memperluas jangkauan subsidi sampai rumah harga Rp 400 juta hingga Rp 500 juta, anak-anak muda dan warga lokal Batu bisa masuk. Bunga KPR yang disubsidi separonya oleh pemerintah membuat masyarakat tetap mampu mencicil rumah di tanah kelahirannya sendiri," tegas dia.
Baca Juga: Kepala Bakorwil Malang Dorong Potensi Desa Jadi Penggerak Ketahanan Pangan dan Ekonomi Jatim
Baca Juga: Pemkab Malang Siapkan Kepanjen Convention Center Jadi Pintu UMKM untuk Tembus Pasar Lebih Luas