JATIMTIMES – Bupati Jember Dr Muhammad Fawait SE MSc, usai menghadiri perayaan HUT Ke-81 TNI di Kodim 0824 Jember, menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Jember. Agendanya, jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pada Senin (5/10/2026)
Bupati menyampaikan bahwa ekskutif telah menyusun jawaban dan menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi secara lengkap dan detail. ”Insya Allah tidak ada yang terlewat. Semua pandangan umum teman-teman fraksi sudah kami jawab dan kami tanggapi. Hal ini juga menunjukkan adanya kesamaan antara ekskutif dan legislatif,” ujar bupati Jember mengawali sambutannya.
Bupati menjelaskan, kesamaan pandangan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga komunikasi antara pemkab dan DPRD sekaligus memastikan stabilitas pemerintahan.
“Dengan kesamaan ini, kami berharap optimalisasi APBD 2027 dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan,sebagai wujud Jember yang maju,” ujarnya.
Namun demikian, Pemkab Jember masih menunggu sejumlah kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan pengelolaan tenaga PPPK.
Gus Fawait menegaskan, Pemkab Jember berkomitmen membantu PPPK maupun PPPK paruh waktu. Bahkan, Jember tidak memutus kontrak tenaga PPPK maupun PPPK paruh waktu meski kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap ruang fiskal daerah.
Jika nantinya pembiayaan PPPK paruh waktu menjadi tanggungan pemerintah pusat, kata dia, kondisi tersebut akan membuka ruang fiskal baru bagi Pemkab Jember. Ruang fiskal tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat.
“Pelayanan dasar Kabupaten Jember itu apa saja? Di antaranya kesehatan, kita sudah punya UHC, kemudian juga home care,” pungkasnya.
Baca Juga: Fraksi DNS Soroti Turunnya Belanja Pegawai dan Minta Roadmap PPPK Paruh Waktu Situbondo
Baca Juga: Evaluasi Persoalan Pendidikan, Pemkot Malang Siapkan Retreat Kepala Sekolah