JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi mendorong seluruh jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang untuk mengambil peran lebih aktif dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan umat di Kabupaten Malang.
Hal itu disampaikan Sanusi saat membuka kegiatan Musyawarah Kerja Cabang III PCNU Kabupaten Malang di Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu meminta kepada seluruh jajaran PCNU Kabupaten Malang agar mampu menghadirkan program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, penguatan moral, hingga pemberdayaan sosial.
Di hadapan para ulama, tokoh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah, Sanusi menegaskan bahwa keterlibatan organisasi keagamaan seperti PCNU menjadi bagian penting dalam memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Menurutnya, PCNU Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis Pemkab Malang dalam menjawab berbagai persoalan umat. Oleh karena itu, hasil Muskercab III PCNU Kabupaten Malang diharapkan tidak berhenti pada penyusunan program organisasi, tetapi diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang.
"Saya berharap bersama pemerintah, ulama bisa berkolaborasi untuk kepentingan umat. Karena umat menunggu NU untuk berbuat, tidak hanya bahtsul masail, tetapi berbuat nyata di masyarakat," ungkap Sanusi, Minggu (4/10/2026).
Ia menambahkan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, Pemkab Malang tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga perlu memperkuat aspek moral, akhlak, keimanan dan ketakwaan.
Dalam konteks tersebut, partisipasi aktif PCNU Kabupaten Malang diharapkan mampu memperluas jangkauan program pembangunan, terutama pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Lebih lanjut, Sanusi juga memaparkan sejumlah program Pemkab Malang yang dapat menjadi ruang sinergi dengan organisasi keagamaan seperti PCNU. Salah satunya ialah dukungan terhadap tenaga pendidik di sekolah swasta dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Pemkab Malang telah memberikan insentif Rp 500 ribu per bulan kepada guru sekolah swasta dan MI. Ia menambahkan, Pemkab Malang juga merencanakan peningkatan insentif menjadi Rp 1 juta per bulan pada tahun 2027 mendatang. Namun, hal itu akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama jajaran DPRD Kabupaten Malang.
"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa," tutur Sanusi.
Selain dukungan terhadap tenaga pendidik, Pemkab Malang memperkuat pendidikan karakter melalui program Sekolah Plus Ngaji bagi siswa pada jenjang SD dan SMP. Program tersebut diarahkan agar peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan umum, tetapi juga memiliki kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an.
Sanusi berharap PCNU Kabupaten Malang dapat mengambil bagian dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui jaringan lembaga pendidikan serta aktivitas keagamaan yang dimilikinya. Partisipasi organisasi keagamaan juga diharapkan dapat mendukung pemberdayaan masyarakat.
Pihaknya juga menyoroti potensi dana yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Malang yang mencapai sekitar Rp 12 miliar per tahun untuk membantu mendukung kegiatan sosial dan penanganan persoalan kemasyarakatan, utamanya di Kabupaten Malang.
Di sisi lain, program Salat Subuh Keliling secara berjemaah yang telah berjalan selama lebih dari lima tahun dan menjangkau 33 kecamatan di Kabupaten Malang menjadi salah satu upaya mempererat hubungan pemerintah, ulama dan masyarakat.
"Melalui shalat Subuh berjemaah, kita tidak hanya membangun kedekatan dengan Allah Subhanahuwata'ala, tetapi juga membangun kedekatan antarmasyarakat, antara pemerintah dengan ulama, serta pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat," tutur Sanusi.
Sementara itu, komitmen untuk memperkuat keterlibatan NU dalam pembangunan daerah turut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati Malang HM. Sanusi dan Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Malang KH. Hamim Kholili.
Kerja sama tersebut berkaitan dengan pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat kemandirian masyarakat Kabupaten Malang. Sinergi ini diharapkan dapat menyatukan potensi pemerintah daerah dan organisasi keagamaan untuk mendorong masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.
Sanusi menekankan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat yang luas. Ia juga mengingatkan pentingnya menjadikan nilai keimanan dan ketakwaan sebagai salah satu landasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui Muskercab III ini, kami berharap PCNU Kabupaten Malang semakin aktif membangun kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, peran NU tidak hanya memperkuat kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Malang," pungkas Sanusi.
Baca Juga: 9 Truk Tangki Salurkan Bantuan Air Bersih Kepada 18 Ribu Warga Terdampak Kekeringan di Malang
Baca Juga: Saat Bencana Datang, Jangan Sibuk Cari Dokumen: BPBD Malang Ingatkan Tas Siaga