JATIMTIMES – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur menyoroti makin parahnya ancaman krisis ekologis yang mengepung wilayah Jawa Timur dalam momentum peringatan Hari Keadilan Ekologis Nasional, Minggu (20/9/2026). Berdasarkan data analisis WALHI Jatim, ekspansi pembangunan dan alih fungsi lahan tanpa memerdulikan daya dukung lingkungan telah memicu bencana hidrometeorologi basah maupun kering di berbagai kabupaten dan kota.
Data Global Forest Watch mencatat sepanjang kurun waktu 2001 hingga 2025, Jawa Timur telah kehilangan tutupan pohon hingga mencapai 110.000 hektare. Angka penurunan tersebut diperkirakan menyumbang pelepasan emisi karbon hingga 71 juta ton CO2e serta mempercepat kerusakan ekosistem penyangga kehidupan masyarakat.
Baca Juga : Kalender Jawa Weton Selasa Pahing 22 September 2026: Rezeki Banyak tapi Boros
Hasil kajian cepat WALHI Jatim periode November 2025 hingga Maret 2026 menemukan terjadi 284 banjir dan 444 tanah longsor. Kabupaten Pasuruan menjadi daerah terdampak banjir tertinggi dengan 37 kejadian, sedangkan Kabupaten Pacitan mencatat angka tanah longsor terbanyak yakni 53 kejadian.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indra menegaskan bahwa rangkaian bencana alam yang terus berulang tersebut tidak bisa hanya disalahkan pada faktor cuaca ekstrem semata, melainkan buah dari kegagalan tata kelola ruang dan izin eksplorasi.
"Terlihat bahwa angka yang ada bukan hanya soal jumlah, melainkan menggambarkan situasi krisis yang dihadapi masyarakat. Daerah yang tidak memiliki riwayat banjir seperti di Probolinggo kini harus menanggung derita akibat krisis ekologi," ujar Indra, Senin (21/9/2026).
Tak hanya ancaman banjir dan longsor, sepanjang 1 Januari hingga 17 September 2026, pemantauan satelit juga mendeteksi adanya 15.548 titik panas (hotspot) karhutla di Jawa Timur, dengan sebaran tertinggi di Kabupaten Malang sebanyak 1.887 titik. Luas kebakaran hutan dilaporkan mencapai 10.000 hektare, di mana 80 persennya terjadi di area yang dikelola oleh negara.
Selain itu, krisis kekeringan meluas hingga melanda 24 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. "Sebanyak 6 daerah di antaranya bahkan telah menetapkan status tanggap darurat akibat krisis air bersih," jelasnya.
Baca Juga : Sekda Budiar Dorong Penguatan Kolaborasi Pertanian Berkelanjutan di Panen Raya Padi Sukma di Sumberpucung
Indra menyebut kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, perempuan, petani, dan nelayan merupakan pihak yang paling dirugikan akibat rusaknya ruang hidup dan ketimpangan tata kelola sumber daya alam ini.
"Kondisi alam hari ini adalah warisan yang dititipkan untuk generasi mendatang. Keadilan ekologis membutuhkan perubahan paradigma, dari alam sebagai komoditas menjadi subjek yang harus dihormati haknya agar tidak menjadi beban ekologis bagi anak cucu kita," pungkas Indra.