Purbaya Tahu Dicopot lewat Telepon, Dosen UB Soroti Etika Komunikasi Kekuasaan

JATIMTIMES - Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak hanya menyisakan pembicaraan mengenai perubahan posisi di kabinet. Cara pemberhentian Purbaya juga dinilai membuka persoalan lain, yakni soal etika komunikasi seorang pemimpin ketika menggunakan kewenangannya.

Purbaya diketahui masih menjalankan tugas resmi dan mengikuti rapat parlemen ketika menerima telepon terkait pemberhentiannya. Beberapa jam kemudian, ia meninggalkan rapat tersebut. Pada hari berikutnya, Purbaya mengatakan kepada wartawan bahwa informasi mengenai pemberhentiannya disampaikan melalui telepon oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Presiden Prabowo Subianto kemudian melantik Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan yang baru.

Baca Juga : Interupsi Rapat Paripurna DPRD Jatim, Freddy Poernomo Ingatkan Risiko Obesitas Regulasi

Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Assoc Prof Maulina Pia Wulandari PhD melihat persoalan tersebut dari sisi yang berbeda. Menurut dia, kewenangan presiden untuk mengganti menteri bukan bagian yang dipersoalkan. Yang menjadi perhatian justru bagaimana keputusan itu dikomunikasikan kepada pejabat yang diberhentikan.

“Saya tidak mempersoalkan kewenangan presiden untuk mengangkat atau memberhentikan seorang menteri. Itu merupakan kewenangan presiden. Yang saya kritisi adalah cara pemberhentian tersebut dikomunikasikan," kata Pia sapaan akrabnya, Selasa (15/9/2026).

Pia menilai pemberitahuan pemberhentian melalui telepon menjadi problematik karena dilakukan ketika pejabat yang bersangkutan masih menjalankan tugas negara.

“Bagi saya, memberhentikan seseorang melalui telepon ketika ia sedang menjalankan tugas resmi merupakan praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis. Kewenangan untuk memberhentikan seseorang tidak menghilangkan kewajiban seorang pemimpin untuk tetap menghormati martabat orang yang dipimpinnya.” ungkapnya.

Sebagai pakar political public relations, Pia menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya dinilai dari keputusan yang dihasilkan. Cara seorang pemimpin menyampaikan keputusan juga menjadi bagian dari komunikasi kepemimpinan atau leadership communication.

Dalam konteks tersebut, publik tidak hanya melihat siapa yang diganti dan siapa yang menggantikannya. Publik juga menangkap pesan mengenai bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana orang yang berada di dalam struktur kekuasaan diperlakukan.

“Ketika seorang pejabat masih menjalankan tugas negara kemudian mengetahui pemberhentiannya melalui telepon, publik tidak hanya melihat sebuah pergantian jabatan. Publik juga membaca bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia," ucapnya.

Menurut Pia, legalitas sebuah keputusan tidak semestinya membuat dimensi etik dalam proses komunikasinya menjadi terabaikan. Keduanya perlu berjalan beriringan, terlebih ketika keputusan tersebut datang dari seorang pemimpin dengan kewenangan yang besar.

Ia menilai semakin tinggi posisi seorang pemimpin, semakin besar pula tuntutan terhadap standar komunikasi yang ditunjukkannya kepada publik maupun orang-orang yang berada dalam struktur kepemimpinannya.

“Semakin tinggi posisi seorang pemimpin dan semakin besar kewenangan yang dimilikinya, semakin tinggi pula standar komunikasi kepemimpinan yang semestinya ditunjukkan kepada publik," jelas Pia.

Baca Juga : Botol Plastik Bekas Bisa Jadi Saldo KRL Jabodetabek, Begini Cara Mendapatkannya

Persoalan yang lebih luas, kata Pia, muncul apabila pola komunikasi tersebut kemudian dianggap sebagai sesuatu yang normal. Pemimpin di tingkat tertinggi tidak hanya membuat kebijakan atau mengambil keputusan, tetapi juga memberikan contoh melalui perilakunya.

Ketika cara tertentu dalam menggunakan kekuasaan dianggap lumrah di tingkat paling atas, pola itu berpotensi memperoleh pembenaran dan ditiru di lingkungan kepemimpinan lainnya.

“Yang saya khawatirkan bukan hanya apa yang terjadi kepada seorang menteri hari ini. Ketika praktik komunikasi dari pucuk kepemimpinan dianggap wajar, cara tersebut berpotensi memperoleh pembenaran dan ditiru pada tingkat kepemimpinan lainnya baik di pemerintahan, perusahaan, organisasi, bahkan di level institusi pendidikan seperti universitas. Jika ini bisa terjadi pada seorang Menteri, maka ini juga akan mudah terjadi pada seseorang yang levelnya lebih rendah seperti saya," tegasnya.

Pia menempatkan persoalan tersebut dalam konteks budaya organisasi. Hubungan antara atasan dan bawahan, menurutnya, tidak semata-mata dibangun atas dasar kewenangan untuk memberi perintah atau mengambil keputusan.

Di dalam hubungan tersebut terdapat persoalan penghormatan terhadap manusia, profesionalitas, sekaligus teladan yang dapat membentuk kebiasaan dalam sebuah organisasi.

“Pemimpin bukan hanya memberi perintah. Cara ia menggunakan kekuasaan juga memberi teladan. Apa yang dianggap lumrah di pucuk kepemimpinan hari ini dapat menjadi budaya organisasi di kemudian hari," kata Pia.

Karena itu, Pia menegaskan kritiknya tidak diarahkan untuk mempertanyakan alasan politik di balik pergantian menteri keuangan. Ia juga tidak mempersoalkan hak presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.

Sorotannya secara khusus ditujukan pada etika ketika sebuah keputusan kekuasaan disampaikan kepada pihak yang terkena keputusan tersebut. “Kekuasaan memberi seseorang kewenangan untuk memberhentikan. Tetapi etika menentukan bagaimana manusia seharusnya diperlakukan.” tandas Pia.