JATIMTIMES - Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Makassar dalam sebulan terakhir menuai sorotan. Kendaraan harus berjam-jam mengantre untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), bahkan sebagian pengemudi memilih bertahan hingga menginap di SPBU.
Karena hal ini, Bahan Bakar bahkan masuk dalam trending penelusuran Google hingga Selasa (15/9/2026) pagi.
Baca Juga : Virgo Transport 8 Terbalik di Laut Jawa, Ini 5 Kecelakaan Kapal Besar di Indonesia Sepanjang 2026
Antrean di Makassar juga ramai dikeluhkan oleh pengguna media sosial. Dalam unggahan video yang dibagikan akun Threads @/makassar_iinfo, tampak antrean BBM mengular panjang hingga sebabkan kemacetan di badan jalan.
"KRISIS ENERGI MAKASSAR: BBM DAN GAS LANGKA, Antrean BBM mengular 7 km di Jl. Perintis Kemerdekaan (11/9). Warga juga mengantre gas LPG 3 kg hingga larut malam di Campagayya. UMKM dan ibu rumah tangga terdampak. DPRD Sulsel menduga penyelundupan pasokan subsidi ke luar provinsi. Pertamina berdalih panic buying," demikian keterangan akun tersebut.
Sebelumnya, antrean BBM didominasi oleh kendaraan berat pengguna solar. Namun kini mobil pribadi hingga sepeda motor yang mencari Pertalite maupun Pertamax juga ikut memadati SPBU.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik antrean panjang BBM di Makassar?
Sepeda motor juga antre panjang untuk mendapatkan BBM di Makassar. (Foto: makassar_iinfo)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan antrean di Makassar bukan disebabkan terganggunya pasokan BBM secara nasional.
Menurut Bahlil, cadangan BBM nasional masih dalam kondisi aman, yakni sekitar 20 hari. Pemerintah saat ini justru menyoroti tingginya permintaan BBM subsidi di Makassar.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah kendaraan datang ke SPBU untuk mengisi BBM meski isi tangkinya belum habis.
"Ada beberapa indikasi, sengaja motor dan mobil itu antre, tangkinya belum kosong sudah antre, isinya ada yang cuma 15 liter, 10 liter, 20 liter. Saya enggak ngerti apa yang terjadi di sana. Tapi kira-kira itulah faktanya," ujar Bahlil, dikutip Antara, Selasa (15/9/2026).
Pemerintah juga menemukan dugaan penyelewengan dalam pembelian BBM subsidi. Sejumlah kendaraan diduga telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas sangat besar agar bisa membeli BBM dalam jumlah banyak. Temuan tersebut didapat melalui kerja sama dengan kepolisian.
"Saya minta tolong kerja sama pihak kepolisian, itu ada sebagian yang shifting, tapi jauh lebih dari itu adalah ada mobil-mobil Pajero, mobil-mobil truk, bikin tangki besar sampai 700 liter, satu ton, isi minyak di situ," kata Bahlil.
Temuan di lapangan juga datang dari Satgas BBM yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Pertamina.
Satgas tersebut melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hiswana Migas, serta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Pembentukan satgas dilakukan setelah Pemprov Sulsel menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengurai antrean sekaligus memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Hasil pengawasan menunjukkan adanya sejumlah dugaan pelanggaran. Di antaranya transaksi berulang dalam satu hari, penggunaan tangki modifikasi dan tangki ganda, pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar, hingga pemakaian beberapa barcode untuk satu kendaraan.
Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulsel Andi Kasman mengatakan petugas juga menemukan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan pada STNK.
Selain persoalan konsumen, kapasitas pelayanan SPBU juga menjadi salah satu perhatian. Sejumlah SPBU diketahui kekurangan operator nozzle atau petugas pengisian BBM.
Kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Pengawasan langsung juga dilakukan satgas di sejumlah SPBU kabupaten dan kota.
Bahlil menyebut persoalan antrean juga berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat sebagian pengguna beralih menggunakan BBM subsidi. Pergeseran atau shifting tersebut ikut meningkatkan permintaan terhadap BBM subsidi di SPBU. "Sebagian ada yang shifting sebenarnya, dari yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi," ucapnya.
Karena itu, Bahlil meminta masyarakat yang secara ekonomi mampu dan sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi agar tidak mengambil porsi subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
"Saya mengimbau kepada saudara-saudara kita yang mampu, yang mobilnya bagus, ya kita harus pakai perasaan lah. Masak kita harus ambil hak subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak," kata Bahlil.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel meminta pemerintah pusat menambah kuota BBM untuk Sulawesi Selatan karena permintaan yang meningkat. "Kita akan meminta ke kementerian menambah kuota ke Sulsel karena banyak permintaan," kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Untuk meredakan antrean, Pemprov Sulsel mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satunya menerapkan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM bersubsidi di seluruh SPBU pada 13-20 September 2026.
Baca Juga : Ramalan Zodiak 15 September 2026: Cek Peruntungan Asmara, Karier, dan Keuangan Hari Ini
Kendaraan hanya dapat mengisi BBM berdasarkan angka terakhir pelat nomor yang disesuaikan dengan tanggal.
Pengisian BBM bagi truk juga dijadwalkan ulang ke malam hari. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar pada siang hari.
Truk juga hanya diperbolehkan mengisi BBM ketika indikator bahan bakar menunjukkan sisa satu bar atau kurang.
Pemprov Sulsel meminta seluruh nozzle yang tersedia di SPBU dioperasikan untuk mempercepat pelayanan. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi kemudian merekrut sekitar 50 operator baru yang ditempatkan di 25 SPBU Kota Makassar yang beroperasi selama 24 jam.
Pemerintah juga menyiapkan SPBU modular atau pompa bensin mini di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar. Fasilitas tersebut direncanakan mulai beroperasi pada 13 September 2026.
Masyarakat yang menghadapi antrean panjang di SPBU lain diarahkan untuk melakukan pengisian di fasilitas tersebut. Khusus kendaraan roda dua, pengisian BBM di SPBU modular ditetapkan sebesar Rp30.000 per motor.
"Modular ini kita hadirkan untuk mengurai di tempat SPBU lainnya untuk kemudian diarahkan ke sana," jelas Andi Sudirman.
Dampak antrean BBM ternyata tidak berhenti di kawasan SPBU. Pemprov Sulsel bahkan mengambil langkah untuk mengurangi mobilitas masyarakat.
Andi Sudirman menerapkan pembelajaran secara daring bagi siswa sekolah selama satu pekan. Kebijakan itu diambil untuk mengurangi pergerakan kendaraan di tengah kondisi antrean BBM.
Ia juga telah berkoordinasi dengan Wali Kota Makassar agar sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota menerapkan kebijakan serupa. Sementara kabupaten dan kota lainnya dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
"Kita mengambil langkah pembelajaran daring selama satu minggu. Pembelajaran tetap berlangsung hanya tidak tatap muka langsung. Ini sifatnya sementara, karena kita melihat kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat," katanya.
Sejumlah kebijakan tersebut mulai menunjukkan perubahan di lapangan. Update hingga Minggu (14/9/2026) di SPBU Pertamina 74.902.32 Racing Center, Makassar, Minggu (13/9), tidak lagi menunjukkan antrean kendaraan yang memanjang hingga badan jalan.
Sejak pukul 08.00 hingga 18.00 WITA, kendaraan memang masih mengantre untuk mendapatkan BBM. Namun, antrean sudah berada di dalam area SPBU sehingga tidak lagi mengganggu badan jalan seperti sebelumnya.
Plt Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sulsel Fahlevi Yusuf mengatakan masyarakat cukup tertib mengikuti aturan yang diterapkan. Antrean yang sebelumnya memanjang hingga jalan kini dapat ditampung di dalam area SPBU.
Pertamina Patra Niaga juga mencatat perbaikan di sebagian besar SPBU yang melayani BBM subsidi di Makassar.
Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Okky Aditya Wibowo mengatakan 35 dari total 45 SPBU yang melayani BBM subsidi atau sekitar 80 persen telah menunjukkan kondisi antrean yang lebih kondusif.
"Dari total 45 SPBU di Kota Makassar, lebih dari 35 SPBU atau sekitar 80 persen sudah menunjukkan kondisi antrean yang semakin kondusif. Waktu tunggu masyarakat juga semakin singkat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).
Selain menambah operator dan jalur pelayanan BBM subsidi, Pertamina mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam. Titik penyaluran juga ditambah melalui SPBU modular di kawasan CPI Makassar.
Pertamina memantau kondisi antrean di setiap SPBU untuk menyesuaikan kapasitas pelayanan dengan situasi di lapangan. Sistem ganjil-genap juga masih diberlakukan untuk menjaga ketertiban pelayanan BBM subsidi.
Okky mengatakan Pertamina bersama pemerintah daerah akan terus mengevaluasi kondisi antrean dan pelayanan BBM subsidi di Makassar.
"Berbagai langkah yang telah kami lakukan masih terus berjalan dan kami optimalkan bersama pemerintah daerah agar kondisi pelayanan BBM subsidi terus membaik," pungkas Okky.