Di Sidang Paripurna P-APBD 2026, Bupati Jember Optimistis Angka Kemiskinan Bakal Turun

JATIMTIMES - Bupati Jember Muhammad Fawait menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Jember, Senin (7/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, bupati menyampaikan secara langsung poin-poin jawaban pemerintah daerah atas masukan dan tanggapan dari fraksi-fraksi.

Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan pusat, khususnya dalam penanganan kemiskinan secara terstruktur melalui instrumen belanja daerah. Eksekutif dan legislatif sepakat bahwa pemanfaatan APBD harus memberikan dampak ganda (multiplier effect) secara bertahap dan tidak berfokus pada satu sektor saja.

Baca Juga : Atasi Pelanggaran Sound Horeg, Wagub Emil Minta Satpol PP Ikut Lakukan Penertiban

Menurut Gus Fawait, sapaan bupati Jember, langkah strategis penanganan kemiskinan tersebut dirancang secara komprehensif yang mencakup program jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Seluruh perencanaan ini bergantung penuh pada ketersediaan data yang valid sebagai fondasi utama sebelum menentukan jenis intervensi yang tepat di lapangan.

"Untuk memastikan keakuratan data, serangkaian terobosan verifikasi dan validasi telah dijalankan secara bertahap dengan melibatkan para ASN Pemkab Jember pada kelompok desil 1. Selain itu, kolaborasi  terjalin bersama mahasiswa KKN Kolaboratif yang berhasil memutakhirkan data serta mendeteksi puluhan ribu data warga miskin yang telah meninggal dunia," ungkap  Gus Fawait.

Peta penanganan kemiskinan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni masyarakat berusia produktif dan nonproduktif. Bagi kelompok produktif, pendekatan difokuskan pada pengembangan potensi melalui pelatihan kerja dan bantuan wirausaha guna meningkatkan taraf hidup secara mandiri.

Gus Fawait juga menjelaskan bahwa masyarakat miskin dari kelompok nonproduktif seperti lansia berusia 60 tahun ke atas memerlukan penanganan khusus yang berbeda. Skema bantuan sosial murni serta bantuan fisik menjadi solusi wajib untuk menjaga keberlangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan mendasar mereka.

Pada strategi jangka panjang, pemerintah daerah berfokus pada investasi pendidikan seperti beasiswa dan pembangunan sekolah yang dampaknya terasa 5 hingga 10 tahun mendatang. Sementara strategi jangka menengah diarahkan pada pembangunan infrastruktur mendesak, meliputi perbaikan penerangan jalan, revitalisasi pasar, hingga peningkatan fasilitas rumah sakit.

Baca Juga : Viral di Medsos MBG Dihentikan, Wali Kota Malang Bantah: Masih Banyak Dibutuhkan

"Berkat kolaborasi yang kuat, angka kemiskinan absolut di Kabupaten Jember tercatat terus menurun dan ditargetkan mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah daerah optimistis sinergi bersama DPRD serta program pendukung seperti homecare dapat mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan," tutur Gus Fawait.

Penyampaian tanggapan secara langsung yang menyasar inti permasalahan juga dinilai lebih efisien dibanding sekadar membacakan teks formal. Metode interaktif ini terbukti efektif dalam menyelaraskan pemahaman antara eksekutif dan legislatif untuk mengawal seluruh program pembangunan dengan semangat kebersamaan.