Pemkot Madiun dan DPRD Sepakati KUA-PPAS 2027, Fokus pada Efektivitas dan Pembangunan Tepat Sasaran

JATIMTIMES - Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun resmi menandatangani nota mesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Madiun, Rabu (29/7).

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam merumuskan program pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Era Baru Akreditasi Jurnal: Unikama Soroti Integritas Riset dan Ancaman Fabrikasi Artikel Berbasis AI

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi, tetapi merupakan upaya menghadirkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengedepankan efektivitas, efisiensi, disiplin anggaran, serta berbasis pada kinerja. Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun," tegasnya.

Lebih lanjut,  F. Bagus Panuntun mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam menyusun program prioritas yang selaras dengan visi pembangunan Kota Madiun.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, kita optimistis pembangunan Kota Madiun pada tahun 2027 akan semakin berkualitas, berkelanjutan, dan tepat sasaran," ujarnya.

Kesepakatan KUA-PPAS ini diharapkan mampu mempercepat proses penyusunan APBD 2027 sehingga berbagai program strategis dapat segera direalisasikan.

Baca Juga : Kapolres Tulungagung AKBP Irham Kustarto Pergi, Datang Disambut Pedang Pora AKBP Wiwin Junianto Supriyadi

Pemerintah Kota Madiun juga berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah yang baik demi mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, Pemerintah Kota Madiun dan DPRD menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang profesional, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.