Serap Aspirasi, Lilik Hendarwati Kawal Keluhan soal Sekolah Negeri hingga Lapangan Kerja

JATIMTIMES – Kebutuhan pembangunan SMA dan SMK negeri serta terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi dua isu utama yang dikawal Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur (Jatim), Lilik Hendarwati, dalam rangkaian agenda reses, 25 Juli hingga 1 Agustus 2026 ini di Surabaya.

Dalam dialog bersama warga, masyarakat mengeluhkan minimnya daya tampung sekolah negeri di Surabaya, sulitnya mencari pekerjaan bagi usia produktif, hingga kebutuhan perbaikan infrastruktur pemukiman berupa pavingisasi.

Baca Juga : Patroli Kamtibmas di Dusun Merak, Kapolres Situbondo Ajak Warga Waspadai Pencurian Ternak

Menanggapi hal tersebut, Lilik menyampaikan bahwa aspirasi penambahan sekolah menengah negeri merupakan kebutuhan riil yang hampir selalu disuarakan warga di setiap titik reses.

"Sepertinya hal yang biasa ya, yang sering muncul di setiap reses ini adalah kebutuhan sekolah, SMA/SMK yang juga dianggap kurang banyak. Kita tampung saja. Semakin kita bisa menyampaikan bahwa kebutuhan itu memang riil ada, ya mudah-mudahan itu bisa diperhatikan," ujar Lilik.

Lilik menjelaskan, pihaknya di Fraksi PKS sebenarnya telah melakukan langkah konkret dengan mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penyediaan lahan serta perizinan pendirian sekolah baru.

"Kalau sebelumnya di daerah Dukuh Pakis sana, memang kami sudah sempat menyampaikan dua surat. Satu surat ke Pak Eri untuk meminta kesempatan lahan bisa digunakan untuk sekolah SMA/SMK. Yang satu lagi ke Bu Gub untuk pendirian sekolah SMA ataupun SMK," ungkapnya.

Namun demikian, usulan pendirian sekolah baru tersebut belum dapat terealisasi karena terkendala keterbatasan alokasi fiskal, terlebih dengan adanya penyesuaian penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Tapi keduanya mental karena kaitan dengan penganggaran. Kalau sudah didirikan sekolah, berarti tambah anggaran lagi. Apalagi sekarang dengan penurunan TKD, mungkin juga tidak bertambah menggembirakan. Tapi tetap kita sampaikan," tuturnya.

Meski menghadapi tantangan penganggaran, Lilik menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak pendidikan warga ke pemerintah provinsi.

Baca Juga : Dosen Hukum Didik Ingatkan Pemerintah Transparansi Pengelolaan Koperasi Merah Putih

"Tetap kita sampaikan, mudah-mudahan nanti ada jalan yang lain. Karena kita juga enggak tahu ke depan nanti apakah ada perubahan," tegas legislator asal dapil Surabaya tersebut.

Mengenai keluhan minimnya kesempatan kerja, Lilik mengarahkan warga untuk memanfaatkan program pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim serta peluang magang dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai batu loncatan karier.

"Tenaga kerja yang setahu saya dari Kementerian Tenaga Kerja itu banyak memberikan peluang magang. Magang yang memang diperuntukkan untuk batu loncatan maupun kesempatan di pekerjaan berikutnya. Kemudian kalau dari Pemerintah Provinsi sendiri masih kaitan dengan BLK, artinya peluang untuk bisa bekerja sendiri," jelasnya.

Selain berharap pada lowongan pekerjaan formal, Lilik mendorong generasi muda untuk berani merintis usaha mandiri di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Salah satunya UMKM. Ini kan peluang yang lebih ada di depan mata mereka. Kalau kita lihat memang makanan dan itu kan banyak. Yang telaten, yang rajin juga akhirnya berhasil," pungkasnya.