Budaya Integritas Jadi Tantangan Utama, MAN 1 Kota Malang Pelajari Strategi WBK dari MAN Karangasem

JATIMTIMES – Upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan pendidikan tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan administrasi atau keberadaan program inovasi. Tantangan yang lebih besar justru terletak pada bagaimana membangun budaya integritas yang mampu bertahan dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen lembaga.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan saat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Malang melakukan studi tiru ke MAN Karangasem, Bali, Rabu (17/6/2026). Madrasah yang telah membangun Zona Integritas tersebut membagikan pengalaman mengenai proses perubahan budaya kerja, pelayanan publik, hingga keterlibatan seluruh warga madrasah dalam menjaga komitmen antikorupsi.

Pelaksana Harian Kepala MAN Karangasem, Ari Suseno, S.Pd., menilai bahwa banyak institusi terjebak menjadikan WBK sebagai target administratif semata. Padahal, menurutnya, substansi utama dari pembangunan Zona Integritas adalah membentuk karakter organisasi yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam keseharian.

Baca Juga : Gerakkan UMKM dan Ekonomi Lokal, Wali Kota Malang Ajak Masyarakat Ramaikan Nobar Piala Dunia 2026

“WBK bukan sekadar penghargaan yang ingin diraih. Integritas adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga madrasah,” ujar Ari.

Ia menambahkan, ukuran lembaga bukan faktor penentu keberhasilan pembangunan integritas. Meski MAN Karangasem termasuk madrasah dengan jumlah peserta didik yang relatif kecil di Bali, berbagai program tetap diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program yang menghubungkan aktivitas madrasah dengan kebutuhan sosial masyarakat. Program Orang Tua Asuh (Prota), misalnya, mendorong kepedulian ASN terhadap peserta didik yang membutuhkan dukungan ekonomi. Sementara program Berserikat atau Bersih-Bersih Bersama Masyarakat menjadi sarana memperkuat hubungan sosial antara madrasah dan lingkungan sekitar.

Ada pula program Si Taat atau Silaturahmi Setiap Jumat yang mendorong peserta didik terlibat langsung dalam aktivitas keagamaan dan sosial di tengah masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan rutin, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menanamkan nilai kepedulian, tanggung jawab, dan pelayanan publik.

Kepala MAN 1 Kota Malang, Dr. H. Sutirjo, M.Pd., mengatakan bahwa pengalaman MAN Karangasem menarik untuk dipelajari karena menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas memerlukan keterlibatan seluruh unsur lembaga, bukan hanya tim yang ditugaskan secara khusus.

“Kami ingin melihat bagaimana praktik-praktik yang telah berjalan dapat menjadi bahan diskusi dan pembelajaran bagi penguatan Zona Integritas di MAN 1 Kota Malang,” katanya.

Dalam pemaparan yang disampaikan Ketua Tim Zona Integritas MAN Karangasem, Qurbani, S.Pd., terungkap bahwa perjalanan membangun Zona Integritas telah dimulai sejak 2021. Salah satu tantangan terbesar bukan pada penyusunan program, melainkan menjaga konsistensi pelaksanaan dan membangun kesadaran bersama di seluruh lini organisasi.

Baca Juga : Kecamatan Bangsalsari Pantau Penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Februari-Maret 2026

Menurut Qurbani, keberhasilan pembangunan ZI dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kepemimpinan yang kuat, soliditas tim, kemampuan mengenali kelebihan dan kelemahan lembaga, hingga konsistensi melakukan inovasi dan publikasi.

“Respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, dokumentasi yang baik, nilai SAKIP minimal kategori B, serta keterlibatan seluruh unsur madrasah menjadi faktor yang sangat menentukan,” jelasnya.

Isu lain yang turut mengemuka adalah pentingnya transformasi layanan publik berbasis digital. Ketua Agen Perubahan MAN Karangasem, Fauziyyah Hayyungtyas, S.Th.I., menjelaskan bahwa lembaganya mengembangkan POSTMAN atau Pengelola Strategis Pelayanan Madrasah sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih mudah sekaligus memperoleh informasi yang lebih transparan. Digitalisasi layanan dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas, mengurangi potensi praktik yang tidak sesuai prosedur, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.