Waspada PMK dan LSD, Ratusan Mahasiswa FKH UB Turun Awasi Hewan Kurban
Reporter
Anggara Sudiongko
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
25 - May - 2026, 02:36
JATIMTIMES - Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, persoalan pengawasan kesehatan hewan kurban kembali menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, praktik pemeriksaan hewan kurban ternyata masih menghadapi tantangan penolakan di sejumlah daerah. Kondisi itu muncul bersamaan dengan masih ditemukannya penyakit hewan seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), hingga cacing hati pada sapi kurban.
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya (FKH UB) menerjunkan 960 mahasiswa dan 41 dosen untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban di berbagai daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi, Senin, (25/5/2026). Namun, persoalan di lapangan tidak hanya soal teknis pemeriksaan kesehatan hewan, melainkan juga penerimaan masyarakat terhadap pengawasan tersebut.

Rektor UB, Prof. Widodo menilai kondisi di lapangan menjadi tantangan nyata bagi mahasiswa karena mereka tidak hanya berhadapan dengan persoalan medis veteriner, tetapi juga dinamika sosial masyarakat yang beragam. Menurutnya, pemeriksaan hewan kurban kerap bersinggungan dengan kebiasaan masyarakat dan sensitivitas pelaksanaan ibadah sehingga pendekatan komunikasi menjadi sangat penting.
Baca Juga : Kado Ulang Tahun Surabaya ke-733, DKPP Bakal Steril 100 Kucing Lokal
“Ketika kehidupan nyata berbeda dengan lab yang ada di kampus karena akan bertemu dengan masyarakat yang memiliki berbagai karakteristik dan budaya masing-masing,” ujarnya.
Widodo juga mengingatkan mahasiswa agar keberadaan tim pemeriksa tidak justru memicu persoalan baru di tengah masyarakat. Ia meminta mahasiswa mampu menjadi bagian dari solusi ketika menemukan kasus tertentu di lapangan.
“Jangan sampai keberadaan kita menimbulkan konflik, tetapi kita harus bisa menyelesaikan permasalahan,” katanya.
Ia turut menyoroti pentingnya etika mahasiswa saat bertugas di lapangan, termasuk dalam penggunaan media sosial. Menurutnya, tidak semua temuan atau kondisi di lokasi pemeriksaan perlu dipublikasikan karena dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat.

“Tidak semuanya harus dilaporkan lewat media sosial. Trek rekor di media sosial itu adalah trek rekor kehidupan,” tegasnya.
Ketua panitia pemberangkatan, drh. Yulinar Risky Karaman, M.Biomed, mengungkapkan masih ada sejumlah tempat penyembelihan hewan kurban yang menolak diperiksa oleh petugas maupun mahasiswa kedokteran hewan. Penolakan itu terjadi pada beberapa mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan klinik di luar daerah.
Menurutnya, laporan penolakan tahun ini ditemukan di sejumlah wilayah di Bali dan Jawa Barat. Mahasiswa yang bertugas diminta mencari lokasi penyembelihan di sekitar tempat mereka menjalani pendidikan profesi, namun sebagian pengurus masjid tidak bersedia proses penyembelihan maupun daging kurban diperiksa.
“Beberapa banyak ada yang menolak, tidak mau. Padahal sudah jelas ada dokter hewan dan ada dinas yang mengawasi,” ujarnya.
Yulinar menduga penolakan terjadi karena minimnya edukasi dan belum terbiasanya masyarakat di daerah tertentu menerima pengawasan kesehatan hewan kurban. Karena berada di luar wilayah koordinasi utama kampus, pihak fakultas akhirnya memberikan dispensasi kepada mahasiswa yang mengalami penolakan.
“Nah ini mungkin edukasinya kurang. Mungkin mereka belum pernah juga,” katanya.
Berbeda dengan sejumlah daerah di luar Jawa Timur, Yulinar menilai kesadaran masyarakat di Malang Raya relatif lebih baik karena sosialisasi terkait pemeriksaan hewan kurban sudah dilakukan secara masif oleh dinas peternakan, pemerintah daerah, hingga organisasi keagamaan.
Ia menyebut koordinasi dengan DMI, MUI, perangkat desa, hingga pengurus lingkungan membuat keberadaan petugas pemeriksa lebih mudah diterima panitia kurban di Kota Malang, Kota Batu, maupun Kabupaten Malang.
Baca Juga : Viral Kuskus Bertahan di Pohon Terakhir Merauke Sebelum Ditebang
“Kalau di Jawa Timur sendiri, terakhir penolakan itu sekitar 10 tahun lalu saat saya masih mahasiswa,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi konflik di lapangan, mahasiswa yang bertugas di sejumlah daerah juga akan didampingi petugas dinas maupun aparat wilayah setempat. Pendampingan itu dilakukan agar komunikasi dengan panitia kurban berjalan lebih baik ketika ditemukan persoalan kesehatan pada hewan sembelihan.
Di sisi lain, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dinilai semakin penting karena beberapa penyakit masih kerap ditemukan saat Idul Adha. Yulinar mengatakan kasus yang paling sering dijumpai terutama pada sapi adalah cacing hati, selain LSD dan PMK yang dalam beberapa tahun terakhir sempat merebak di berbagai daerah.
“Yang paling sering kita temui terutama pada sapi adalah cacing hati. Lalu beberapa kasus penyakit yang masih terjangkit adalah LSD atau Lumpy Skin Disease dan juga PMK,” katanya.
Pemeriksaan yang dilakukan meliputi antemortem sebelum penyembelihan untuk memastikan hewan sehat dan memenuhi syarat kurban, serta postmortem setelah penyembelihan dengan memeriksa organ-organ hewan guna memastikan daging layak dikonsumsi masyarakat.
Tingginya jumlah titik pemotongan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Di Kota Malang misalnya, satu tim pemeriksa bisa berpindah dari 10 hingga lebih dari 15 masjid dalam sehari karena banyaknya lokasi penyembelihan hewan kurban.
Disisi lain, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Rahendra Prasetya Eko Sudarsono, mengatakan pengawasan hewan kurban bukan sekadar memastikan syariat berjalan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat mengonsumsi daging yang tidak layak.
Pada Idul Adha 2025, Lamongan mencatat sebanyak 5.221 ekor sapi, 16.671 kambing, dan sekitar 7.500 domba dipotong di 2.179 titik penyembelihan. Tahun ini, sekitar 186 petugas diterjunkan untuk membantu pengawasan di wilayah tersebut.
Rahendra juga menekankan pentingnya pendekatan komunikasi ketika petugas menemukan masalah pada hewan kurban agar tidak memicu polemik dengan panitia maupun pengkurban.
“Perlu komunikasi tersendiri dan bahasa tersendiri untuk menyampaikan kepada panitia ataupun pengkurban sehingga tidak menimbulkan konflik,” katanya.
