JATIMTIMES - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah dan Lukman Hakim (Paslon Luman), menilai hambar banyaknya penghargaan yang diterima Pemprov Jatim dibawah kepemimpinan Khofifah dan Emil Dardak.
Sebab, realita di lapangan tak sepenuhnya seperti yang disampaikan. Dalam debat kedua Pilkada Jawa Timur, Minggu (3/11) malam Luluk-Lukman menekankan perlunya birokrasi yang solutif untuk mengatasi masalah riil di tengah masyarakat.
Baca Juga : Apa itu Brain Fog, Kondisi yang Sering Dikaitkan dengan Jam Koma Gen Z
Meskipun Pemprov Jawa Timur meraih hingga 738 penghargaan Namun, Luluk menganggap bahwa kondisi masyarakat Jawa Timur masih banyak yang belum tersentuh perbaikan.
“Janganlah berbangga kalau kita menerima begitu banyak penghargaan. Apalah artinya penghargaan kalau ternyata rakyat kita masih miskin, mengurus KTP dan BPJS saja susah, apalagi ngurus izin juga susah,” ungkapnya.
Sebagai contoh, Luluk menyoroti persoalan pencemaran limbah yang menimpa salah satu desa di Pasuruan. Menurutnya, meskipun masalah ini telah terjadi bertahun-tahun, belum ada perhatian atau solusi dari pemerintah.
“Contoh di Pasuruan, ada desa yang mengalami pencemaran limbah bertahun-tahun. Jangankan ada solusi, didengar saja tidak oleh pemerintah Jatim,” ujar Luluk.
Luluk-Lukman mengusulkan kepemimpinan birokrasi yang “cantiq”, yaitu cerdas, amanah, dan istiqomah. Menurutnya, Jatim juga memerlukan birokrasi yang adaptif, transparan, inovatif, kompeten, serta anti-korupsi.
Baca Juga : Taruna Moeda Mesin Pemenangan Millenial dan Gen Z Paslon Erji Menuju 27 November 2024
“Birokrasi ini harusnya memecahkan masalah, bukan menjadi masalah. Birokrasi yang mengurus, bukan yang menjadi urusan,” tambahnya, seraya menekankan pentingnya transparansi dan integritas di setiap lini pelayanan pemerintah.
Luluk juga mengutip data Indonesian Corruption Watch (ICW) 2023 yang menyebutkan bahwa Jawa Timur mencatat kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Untuk itu, mereka berkomitmen menghadirkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami ingin memastikan nanti tidak ada lagi kantor pemerintahan yang digeledah atau kepala dinas yang jadi tersangka. Ini komitmen kami menghadapi kasus korupsi,” tandas Luluk, menegaskan visi mereka untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jawa Timur.
Melalui model kepemimpinan yang Luluk-Lukman usung ini, Luluk-Lukman berharap dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat Jawa Timur, bukan sekadar pencapaian di atas kertas.