Kurangi Ketergantungan BOS Pusat, Pemda Malang Raya Diminta Tingkatkan BOSDA

JATIMTIMES - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bersama Komisi X DPR RI melaksanakan Workshop Pendidikan mengusung tema "Perencanaan Berbasis Data Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)", Kamis (9/2/2023).

Ratusan Kepala Sekolah jenjang SD hingga SMP di Malang Raya ikut dalam workshop tersebut. 

Baca Juga : UIN Malang Terus Tingkatkan Kualitas Pembelajaran, Dosen Didorong Manfaatkan AI

Anggota Komisi X DPR RI, Hasanuddin Wahid menyampaikan, pemahaman terhadap perencanaan dan teknis penggunaan dana BOS oleh instansi sekolah harus terus ditingkatkan.  

Kondisi di Malang Raya, khususnya Kota Malang terkait perencanaan dan pemahaman dalam penggunaan dana BOS, secara garis baik. Namun, dalam pemanfaatan masih perlu terus dimaksimalkan. Pemerintah daerah di Malang Raya harus juga memaksimalkan Bosda, sehingga tidak hanya tergantung BOS dari pusat. 

Karena itu, workshop seperti ini menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam hal perencanaan dan teknis penggunaan dana BOS.

"Workshop ini supaya Malang raya itu mempunyai ketepatan, mempunyai identifikasi permasalahan, informasi yang benar-benar valid dalam perencanaan dana BOS yang itu berorientasi untuk masa depan kelembagaan dan pengembangan pendidikan," paparnya.

Selain itu, dalam perencanaan dan teknis penggunaan dana BOS yang tepat, tentunya  juga berpengaruh pada raport pendidikan sebuah daerah. Dana BOS tentu harus terdapat pertanggungjawaban. Sehingga bilamana terdapat penyimpangan atau laporan tak sesuai yang diharapkan, maka tentu ada konsekuensi yang harus diterima.

"Kalau mereka perencanaan benar dan laporan benar, maka akan berimbas positif di tahun berikutnya. Karena selalu ada evaluasi dari kementerian, dicek kelayakan untuk besaran dana BOS," paparnya.

Nanda aditya baswara Koordinador Perencanaan Setditjen Kemdikbud menambahkan, bahwa BOS di Kota Malang secara umum baik. Tetapi, masih perlu ada peningkatan dalam pemanfaatannya. 

Baca Juga : Kapolda Papua Ungkap Alasan KKB Bakar Pesawat Susi Air

"Tapi yang disoroti terutama pemanfaatannya. Masih ada banyak permasalahan pembelajaran yang perlu ditingkatkan terutama numerasi dan literasi. Harapan kami dana BOS dipakai untuk support itu," paparnya.

Kemudian, dalam pengembangan pendidikan pemanfaatan BOSDA juga harus dimaksimalkan. Sebab, dijelaskan Nanda, jika hanya memanfaatkan dana BOS pusat tentunya tak akan cukup untuk mengcover semua.  "Manfaatkan (BOS atau BOSDA) untuk mensupport itu (hal yang menjadi sorotan)," ungkapnya.

Perihal penyimpangan dana BOS, Nanda menjelaskan, bahwa secara umum dalam pengelolaan BOS dikelola oleh daerah. Namun berbagai instrumen dan kriteria standar telah dibuat. 

"Pengawasan tentu dilakukan, dinas selaku pembina, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, membantu mengawasi, melalui Kemendikbud berbagai tata kelola ada aplikasi Arkas, Siplah supaya belanja onlin untuk meningkatkan transparansi," pungkasnya.