BATUTIMES - Polemik surat Sekda Kabupaten Malang juga memancing partai politik (parpol) Kota Batu angkat suara. Walau sebagian parpol lebih memilih untuk tidak berkomentar terkait persoalan tersebut.
Suara parpol yang melihat persoalan itu datang dari Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batu Nurrohman, saat dikonfirmasi wartawan MalangTimes.com.
Baca Juga : Jadi Fasilitator Program Parpol, Politisi Kota Malang Nilai Tidak Wajar
Nurrohman menyebutkan, parpol seharunya tidak mengkooptasi pemerintahan yang sedang dipimpin kader parpolnya sekalipun.
"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memang kader parpol, tapi tidak serta merta program parpol dijadikan rujukan pengambilan kebijakan apalagi secara tertulis,” ucap pria yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Batu ini.
Dirinya juga menegaskan, sejauh ini Kota Batu cukup dewasa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga persoalan yang kini jadi polemik di Kabupaten Malang, belum terjadi. Walaupun, lanjut Nurrohman, jika dalam program dan kebijakan kepala daerah secara tidak langsung menguntungkan partai politik, dimungkin terjadi. Terlebih parpol tempat masyarakat/kader untuk mengabdikan diri mewujudkan pemerintahan yang adil dan makmur.
Menurutnya partai politik memang memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab lewat kader di legislatif maupun eksekutif bisa memaksimalkan menyalurkan aspirasi masyakarat untuk menjadi sebuah kebijakan.
"Tapi parpol seharusnya tidak mengkooptasi pemerintahan yang sedang dipimpin kader parpolnya sekalipun," tegasn Nurrohman.
Terpisah, Bendahara DPC Gerindra Kota Batu Heli Suyanto tidak banyak memberikan komentarnya terkait dengan hal tersebut. Tetapi sejauh ini di Kota Batu belum didapati permintaan seperti halnya di Pemerintah Kabupaten Malang.
Baca Juga : Protes Surat Sekda, PKB Dianggap Tak Pancasilais
“Kalau di Kota Batu kan belum ada permintaan tersebut,” ucapnya singkat.