Banyak Warga Miskin Tak Tercover Layanan Kesehatan, Bupati Dadang Blusukan Ke RSUD Abdoer Rahem

14 - Nov - 2017, 01:41

Bupati Dadang saat berada di pintu masuk pelayanan RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo (Foto Heru Hartanto / Situbondo TIMES)

Untuk memfasilitasi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan, Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH blusukan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoerrahem Situbondo, Senin (13/11/2017).

Blusukannya Bupati Dadang ke RSUD dr. Abdoerrahem Situbondo tersebut dipicu oleh keluhan masyarakat yang ketemu di acara kegiatan Card Free Day yang menjelaskan jika diri tidak masuk data base kemiskinan, padahal dia orang miskin.

“Saat ada di acara Card Free Day, masyarakat miskin itu mengeluh kepada saya kesulitan mendapat akses pelayanan kesehatan dikarenakan tidak masuk data base kemiskinan. Oleh karena itu, saya langsung ke RSUD ini untuk memfasilitasi kesulitannya. Namun, orang miskin yang akan saya fasilitasi sudah tidak ada,” ujar bupati.

Bupati mengakui jika masih banyak masyarakat miskin yang tak tercover dalam data base kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh kesalahan petugas dalam mengupadate data masyarakat miskin tersebut.

“Untuk itu, saya akan memintakan kembali kepada petugas untuk update baru. Karena update data yang lama hampir banyak keluhan dari masyarakat miskin,” jelasnya.

Untuk mengupadate data baru kemiskinan, sambung bupati, petugas yang di tugaskan desa harus obyektif, bukan suka-suka sendiri dalam melakukan pendataan orang miskin tersebut.

“Petugas yang mendata jangan memutar balikan fakta dan memasukan data orang kaya menjadi orang miskin. Saya juga menemukan ada salah satu petugas pendataan masyarakat miskin yang mendata menggunakan tangan orang lain. Hal ini tidak boleh terulang kembali, jika ini terulang maka data kemiskinan bisa dipastikan tak akan valid,” bebernya.

Bupati juga mengatakan, pihaknya ingin menuntaskan angka data kemiskinan secara cepat dan akurat dengan catatan para pendata obyektif. “Saya ingin pendataan kemiskinan disambut dengan fair oleh kepala desa dan petugas pendataannya juga obyektif dan biar data kemiskinan ditentukan denga aplikasi yang sudah bukan ditentukan oleh petugasnya,” tuturnya.

Tak hanya itu saja yang disampaikan bupati, namun dia juga menjelaskan ketika sidak dilapangan bahwa petugas pendataan kemiskinan sudah mengklaim sendiri tentang data kemiskinan tersebut, padahal seharusnya yang menentukan data kemiskinan tersebut aplikasi.

“Saya sudah berulang kali menyampaikan kepada para petugas agar memasukan indikator kemiskinannya ke dalam aplikasi, bukan langsung mengklaim bahwa orang tersebut miskin,” pungkas bupati. (*)