MALANGTIMES - Penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur belum membuat Gubernur Khofifah Indar Parawansa berpuas diri. Meski selama enam bulan terakhir, terhitung sejak September 2018 hingga Maret 2019, tercatat angka kemiskinan turun 0,78 persen, Khofifah menginginkan agar tetap ada penelitian lebih mendalam terkait kondisi di lapangan.

Hal itu dia sampaikan saat membuka acara Temu Ilmiah Nasional dengan tema Percepatan Pengembangan Desa Mandiri yang digelar di Hotel Regent Park, Selasa (3/9/2019) malam. Dalam kesempatan itu pula, Khofifah mendorong agar para pakar, akademisi, serta stakeholder merumuskan jurus terbaru dalam mengatasi kemiskinan hingga ke akar.

Dia menyampaikan, dari hasil survei BPS,  penurunan kemiskinan Jatim selama 4,5 tahun sebelumnya adalah 0,92 persen. Sementara sejak September 2018 hingga Maret 2019, kemiskinan turun 0,78 persen. Perbandingan yang cukup tinggi itu pun dia harap mampu menjadi salah satu objek untuk dikaji lebih mendalam lagi.

"Saya ingin sampaikan bahwa ini harus diintervensi dengan penelitian lebih detail. Apakah dana desa membantu atau bantuan pangan non-tunai juga berpengaruh. Sejauh ini belum ada penelitian yang mendetail," ucapnya.

Khofifah pun menginginkan agar penurunan itu bukan hanya sebatas data yang bisa dibanggakan, melainkan harus ada kajian mendetail untuk kemudian dapat diaplikasikan dalam penanganan kemiskinan berikutnya. Sehingga tak ada lagi anomali kemiskinan, tetapi kemiskinan dapat benar-benar diatasi.

"Saya ingin tahu dengan detail apa sebenarnya yang membuat angka kemiskinan itu turun. Kenapa enam bulan terakhir ini, angka kemiskinan turun signifikan. Saya minta Bappenas lakukan asistensi terhadap program yang bisa diintervensi untuk menurunkan kemiskinan," ujarnya.

Tak hanya itu. Khofifah  juga menekankan adanya ketimpangan kemiskinan yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Hingga saat ini, angka kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan jalan keluar. Sehingga, kemiskinan di pedesaan dan perkotaan dapat diatasi dengan baik.

"Setelah kami dilantik, saya sampaikan kepada seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) bahwa ada tiga hal yang tak boleh ditawar. Pertama penurunan kemiskinan, kedua mempersempit ketimpangan, dan ketiga adalah meningkatkan IPM. IPM Jatim nomor 15 dan terendah se-Jawa. Maka itu tidak boleh ditawar dalam meningkatkan IPM. Kita di atas rata2 nasional 9,64 (nasional)," terangnya.

Dia menegaskan agar ada sinergitas yang dibangun untuk memetakan kemiskinan dan cara yang tepat dalam mengatasi hal itu. Ketika sudah ditemukan formula yang tepat, maka Khofifah optimistis angka kemiskinan di Jatim akan dapat ditekan lebih jauh lagi.